Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan
SANGATTA – Pemkab Kutim melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) meluncurkan implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Peluncuran tersebut berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu (21/5/2025), sebagai langkah strategis dalam mempercepat program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kegiatan ini menandai komitmen Pemkab Kutim dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, efisien, dan akuntabel.
Sistem SP2D Online terintegrasi SIPD RI dirancang untuk menyatukan informasi pembangunan, keuangan, dan pemerintahan serta memungkinkan proses pencairan dana secara elektronik yang lebih cepat dan transparan.
Pimpinan Bankaltimtara Cabang Sangatta, Mardiansyah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Pemkab Kutim kepada Bankaltimtara sebagai mitra perbankan daerah.
Ia menilai penerapan SP2D Online merupakan langkah maju dalam mendukung digitalisasi keuangan pemerintah.
“Bank Kaltimtara berkomitmen memberikan layanan yang mempermudah dan mempercepat proses keuangan. Sistem ini tidak hanya mendukung efisiensi, tetapi juga menjamin transparansi yang semakin baik,” ujar Mardiansyah.
Sekretaris BPKAD Kutim, Aji Salehudin, menjelaskan sistem SP2D Online diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala yang selama ini muncul dalam sistem manual, seperti retur dokumen akibat kesalahan data rekening.
“Ini adalah langkah awal menuju pengelolaan keuangan yang lebih modern dan terpercaya. Kutim siap menyongsong era digital dalam sistem keuangannya,” kata Aji.
Implementasi SP2D Online juga memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam hal perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan secara terpadu dan digital.
Acara peluncuran turut dihadiri oleh jajaran BPKAD Kutim, para bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan dari PT Bank BPD Kaltimtara Cabang Sangatta selaku mitra keuangan.