Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan 

SANGATTA - Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi menegaskan komitmennya untuk memediasi permasalahan yang terjadi di Bukit Kayangan antara masyarakat dan PT Kaltim Prima Coal (KPC). 

Konflik ini muncul terkait dengan aktivitas pertambangan yang dinilai merugikan masyarakat setempat.

Mahyunadi mengungkapkan bahwa pertemuan dengan pihak-pihak terkait masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan final.

 "Saya nanti akan berbicara dengan KPC untuk membicarakan masalah Bukit Kayangan ini," kata Mahyunadi dalam wawancara dengan wartawan usai kegiatan pelantikan JMSI Kutim di Hotel Royal Victoria.

Pejabat yang akrab disapa Unad ini menjelaskan telah meminta KPC untuk datang ke lokasi Bukit Kayangan. 

Setelah mendapat gambaran yang jelas mengenai situasi di lapangan, barulah akan diadakan pertemuan dengan beberapa pihak terkait untuk mencari solusi.

Salah satu isu yang mencuat adalah masalah listrik di kawasan tersebut. Menurut Mahyunadi, PLN mengatakan tidak bisa mengalirkan listrik karena area tersebut merupakan konsesi KPC. 

"Masalah listrik dikatakan PLN mengatakan karena konsesi KPC jadi tidak bisa dialir listrik. Rawa Indah konsesi KPC juga tuh. Dialir listrik PLN," jelasnya.

Menanggapi permintaan sebagian warga yang menginginkan ganti rugi, Wakil Bupati menyatakan akan membahas hal tersebut dengan KPC. 

"Nanti saya bicarakan sama KPC ya, masalah itu. Soalnya kan tidak semua dalam areal KPC itu bakal ditambang," katanya.

Mahyunadi menekankan bahwa jika area tersebut tidak akan ditambang, maka KPC tidak boleh merugikan masyarakat. "Nanti kita bicarakan sama KPC kalau enggak tambang jangan rugikan masyarakat kami," tegasnya. 

Wakil Bupati Kutim ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengayomi seluruh kepentingan, baik masyarakat maupun perusahaan. "Kami pasti komitmen kami mengayomi. Mengayomi seluruh kepentingan bangsa dan negara terutama masyarakat," ujarnya.

Mahyunadi mengakui bahwa KPC memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat setempat, namun hal tersebut tidak boleh membuat sebagian masyarakat terbengkalai. 

"Tanpa KPC kita enggak hidup juga di sini. Masyarakat juga tidak boleh mentang-mentang KPC menghidupi masyarakat sebagian masyarakat terbengkalai seperti itu," katanya.

Ketika ditanya apakah diperlukan mediasi langsung dari pemerintah daerah, ia menjelaskan bahwa setelah melihat indikator-indikator dan masalah-masalah yang ada, barulah semua pihak akan dipanggil untuk dimediasi. 

"Butuh, pasti butuh. Sudah pada siapa lagi mereka mengadu. saya turun nanti mediasi, biar tidak berlarut-larut lagi," pungkas Unad.