Reporter : Muhammad Luthfi | Editor : Bambang Irawan
TANA PASER - DPRD Paser tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah (Pemda) ke Bankaltimtara untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Paser.
Pelbagai masukan telah diperoleh Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Paser untuk penyusunan draf Raperda tersebut. Diupayakan semaksimal mungkin sebagai DPRD terhadap penguatan ekonomi kerakyatan, melalui sektor UMKM.
Ketua Pansus III, Zulfikar Yusliskatin menuturkan, proses penyaluran dana kepada UMKM mesti dilakukan dengan cepat dan mudah. Makanya, penyertaan modal ini akan disalurkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau lembaga keuangan daerah.
“Dengan dukungan dari pemerintah, UMKM bisa berkembang. Hasilnya dapat membuka lebih banyak lapangan kerja dan ekosistem usaha menjadi lebih sehat dan berkelanjutan,” tutur Zulfikar, Minggu (25/5/2025).
Sekretaris DPRD (Sekwan) Paser, Muhammad Iskandar Zulkarnain menambahkan, penyertaan modal kali ini memiliki skema yang berbeda ketimbang sebelumnya.
Pihak perbankan atau lembaga penerima modal diminta untuk menyalurkan 70 hingga 75 persen dari total dana yang dikhususkan untuk kredit permodalan UMKM.
“Ini sejalan dengan program prioritas Kepala Daerah, berupa UMKM Berdaya yang tertuang dalam Visi Misi Paser Tuntas, Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera,” imbuhnya.
Rencana ini menjadi harapan baru bagi pelaku usaha di Kabupaten Paser. Program ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada perencanaan yang matang, penyaluran yang tepat sasaran, serto pengawasan yang ketat. Dengan begitu, DPRD Paser optimistis, penyertaan modal ini juga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Kaltim.
“Ini implementasi komitmen pemerintah dalam pemberdayaan UMKM lokal secara nyata. Sehingga perekonomian masyarakat meningkat secara keseluruhan. Baik itu lingkup kabupaten maupun lingkup provinsi,” ucapnya.