Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan
TANJUNG REDEB – Ratusan warga Kampung Sambarata, lingkar tambang PT Prima Sarana Gemilang (PT PSG), menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Berau, Senin (26/5/2025). Mereka menuntut agar tiga orang manajemen perusahaan segera dikeluarkan dari wilayah Berau.
Warga mengaku sudah berulang kali mencoba berdiskusi dengan ketiga orang tersebut, namun tidak pernah digubris, justru pihak perusahaan selalu menghindar dan susah diajak komunikasi yang membuat masyarakat merasa terabaikan.
Tak hanya menyuarakan tuntutan, massa juga memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera bertindak, mereka siap mengambil langkah sendiri baik secara damai maupun dengan cara yang lebih keras.
Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, langsung turun menemui massa. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut.
“Kami apresiasi aspirasi ini. Ini bukan hanya masalah satu kelompok, tapi menyangkut kepentingan masyarakat Berau secara luas,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap indikasi kesewenang-wenangan perusahaan.
“Ini juga menjadi peringatan bagi perusahaan agar tidak semena-mena dalam mengambil keputusan,” ucapnya.
Terkait tuntutan reposisi tiga orang manajemen, Said menyatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti melalui pertemuan resmi dengan manajemen perusahaan. Ia juga berjanji akan mengatur jadwal pertemuan antara masyarakat dan manajemen PT PSG.
“Kami akan undang secara tertulis. Targetnya, dalam satu minggu ke depan kita bisa duduk bersama dengan pimpinan perusahaan, bukan hanya HRD,” jelasnya.
Meski Kepala Dinas Ketenagakerjaan tak hadir dalam aksi tersebut, Sekda menegaskan proses tetap berjalan.
“Saya yang ambil alih. Hari ini juga notulen dan undangan akan disiapkan. Kita pastikan proses ini berjalan serius dan adil,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa ini menambah deretan protes warga lingkar tambang terhadap perusahaan yang dinilai semakin tidak berpihak pada masyarakat sekitar. Pemerintah daerah kini dituntut untuk tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga pengambil keputusan tegas demi menjaga stabilitas sosial dan keadilan.