Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bunyamin
BALIKPAPAN - Pengamat kebijakan publik asal Balikpapan, Ebin Marwi menilai keinginan sebagian masyarakat akan kehadiran SPBU swasta seperti Shell atau Vivo merupakan hal yang wajar.
Keinginan ini dilatarbelakangi oleh keluhan masyarakat terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa hari lalu, sehingga dinilai masih belum optimal.
"Pertamina itu BUMN, semestinya mampu memberikan pelayanan maksimal, harga terjangkau dan tanpa antrean panjang. Tapi kenyataannya tata kelola Pertamina masih buruk," ucap Ebin, Senin (26/5/2025).
Menurutnya, dominasi Pertamina yang memonopoli distribusi BBM membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain.
Di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, masyarakat sudah mulai beralih ke SPBU swasta karena dinilai lebih praktis meski harganya sedikit lebih mahal.
"Orang lebih memilih yang tidak ribet. SPBU swasta hadir memberi kenyamanan itu. Jika masyarakat mau bayar lebih untuk kemudahan, itu hak mereka. Kehadiran SPBU seperti Shell dan Vivo juga bisa memicu Pertamina untuk berbenah," ungkapnya.
Ebin menekankan, meski kewenangan tata kelola energi berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap bisa berperan aktif dalam memfasilitasi masuknya investor ke Balikpapan.
"Pemerintah kota bisa mendorong dan membuka komunikasi dengan investor. Selama ini, SPBU swasta yang hadir pun masih mengambil pasokan dari Pertamina. Padahal Shell, Vivo, atau Petronas punya sumber kilang sendiri," jelasnya.
Ia menilai secara bisnis, pembukaan SPBU swasta di Balikpapan sangat memungkinkan, mengingat tingginya jumlah pengguna kendaraan bermotor yang terus meningkat.
Namun, investor tentu harus terlebih dahulu melakukan studi kelayakan atau feasibility study secara matang.
"Yang penting lahan tersedia, tidak ada pungli, dan semua proses dimudahkan. Jika itu bisa dipenuhi, saya yakin investor akan melirik Balikpapan, apalagi sebagai gerbang IKN," kata Ebin.
Untuk itu, kata dia, hadirnya SPBU swasta tak hanya memberi pilihan kepada masyarakat, tapi juga berdampak secara ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi distribusi BBM.
"Ini soal membuka pasar. Indonesia sudah memilih sistem ekonomi terbuka. Tidak seharusnya distribusi BBM dimonopoli terus oleh satu entitas. Justru dengan adanya pesaing, pelayanan akan meningkat," pungkasnya.