Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN - Wakil Bupati Nunukan, Hermanus menyampaikan apresiasi dan aspirasi atas kunjungan Plt Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia Letjen TNI (Purn) Hilman Hadi ke Nunukan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan, khususnya infrastruktur dan aksesibilitas di wilayah perbatasan.
"Kami berharap pemerintah pusat dapat duduk bersama dengan kami di daerah, menyatukan visi dan misi demi percepatan pembangunan kawasan perbatasan serta penguatan koordinasi dalam pengelolaan kawasan strategis negara," ujar Hermanus.
Hermanus memaparkan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah sebesar 14.247 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 223 ribu jiwa. Terdiri atas 21 kecamatan, 17 di antaranya merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia (Sabah dan Serawak).
Ia juga menyoroti berbagai permasalahan kompleks yang dihadapi Kabupaten Nunukan, di antaranya kelistrikan, ketersediaan air bersih, serta isu garis batas dan sosial kemasyarakatan. Secara khusus, Hermanus menyampaikan bahwa wilayah-wilayah seperti Krayan dan Kabudaya memiliki aksesibilitas yang sangat terbatas dan hanya dapat dijangkau melalui jalur udara.
"Dengan APBD kami yang hanya sekitar Rp1,9 triliun, tentu sulit menyelesaikan semua tantangan itu sendiri. Kami sangat mengharapkan dukungan nyata dari pemerintah pusat, baik berupa kebijakan maupun alokasi anggaran," tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan negara di wilayah terluar Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Letjen TNI (Purn) Hilman Hadi menjelaskan bahwa Kantor Staf Presiden memiliki tugas utama mengawal dan mengendalikan program prioritas pemerintah, termasuk Asta Cita dan Quick Wins Presiden Prabowo Subianto.
"Kami juga bertugas mengelola isu-isu strategis nasional. Salah satu alasan kami datang ke Nunukan adalah untuk meninjau langsung permasalahan terkait Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” jelas Hilman.
Ia menuturkan bahwa PLBN memiliki empat fungsi utama di antaranya fungsi kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan keamanan. Keempat fungsi ini harus berjalan dengan baik agar program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan dapat tercapai.
“Kunjungan ini bertujuan untuk menyelaraskan program pemerintah pusat hingga ke daerah. Kita ingin menyinergikan semua kekuatan demi kepentingan masyarakat perbatasan,” pungkasnya.