Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menunjukkan komitmen penuh dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat (SR)yang diinisiasi Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, menegaskan  terus mengawal proses verifikasi lokasi agar kegiatan belajar dapat dimulai tepat waktu pada Juli 2025.

Selagi gedung permanen dibangun, Pemkot mencari tempat sementara agar proses pembelajaran dapat segera dimulai tahun ini. 

Dua lokasi alternatif yang ditinjau adalah Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim di Jalan Cipto Mangunkusumo dan Yayasan Asih Manuntung di Gunung Kelua. BPMP dinilainya paling siap karena sarana prasarana telah tersedia, sementara lokasi di Asih Manuntung masih perlu rehabilitasi.

Namun, penggunaan BPMP masih membutuhkan persetujuan dari Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek. 

Karena itu kata dia, Wali Kota Samarinda, Andi Harun telah melayangkan surat permohonan resmi kepada Dirjen terkait agar lokasi tersebut dapat digunakan sebagai penampungan sementara.

Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Salahuddin Yahya juga turut hadir untuk meninjau langsung kesiapan lokasi dan memastikan Samarinda siap menjadi representasi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan SR.

"BPMP Kaltim menurut kami paling memungkinkan digunakan sementara. Kami hanya butuh ruang untuk 100–200 anak. Tempatnya memadai, tinggal disesuaikan kebutuhan ruang kelas dan penginapan," jelas Asli. 

Asli juga mengatakan, selain dukungan teknis dan administratif, Pemkot Samarinda siap membantu pendanaan jika diperlukan. 

Namun informasi terakhir menyebutkan bahwa anggaran sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI.

“Kami sudah komunikasikan secara formal. Harapannya, pemerintah pusat segera mengeluarkan rekomendasi agar anak-anak dari kelompok miskin ini segera bisa mulai belajar,” kata Asli.