Reporter : Herdiansyah | Editor : Bunyamin
SAMARINDA - Organisasi Maritim Muda Kaltim mendesak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Cabang Samarinda untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP), serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan tugas pemanduan dan penundaan kapal di area pengolongan Jembatan Mahakam, Samarinda.
Desakan tersebut muncul menyusul kembali terjadinya insiden tabrakan tongkang terhadap Jembatan Mahakam. Peristiwa ini dinilai telah berulang dan bukan sekadar insiden teknis semata, melainkan sebagai bentuk pembiaran sistemik yang dapat membahayakan keselamatan infrastruktur negara serta masyarakat di sekitarnya.
Koordinator aksi, Sahrul Ramadhan menyampaikan sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola aktivitas pandu dan tunda kapal di wilayah Mahakam, khususnya di area strategis seperti Jembatan Mahakam, Pelindo semestinya mampu menjamin kelancaran lalu lintas kapal dan keamanan fasilitas publik.
"Fakta di lapangan menunjukkan kehadiran Pelindo belum memberikan jaminan keselamatan yang nyata dan berkelanjutan. Upaya-upaya seperti pergantian General Manager, teguran dari pemerintah, hingga puluhan aksi protes dari masyarakat selama bertahun-tahun belum memberikan hasil yang signifikan," kata Sahrul dalam orasinya di depan kantor Pelindo Samarinda, Rabu (28/5/2025).
Ia menegaskan, tanpa pembenahan menyeluruh terhadap SOP dan peningkatan kualitas SDM, insiden serupa berpotensi terus terulang dan semakin merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Selain menyoroti aspek operasional, Maritim Muda Kaltim juga menuntut transparansi dalam pengelolaan aktivitas pemanduan dan penundaan kapal, terutama yang melibatkan kemitraan dengan pihak ketiga di berbagai jembatan strategis di Kaltim.
Di antaranya Jembatan Mahkota I yang dikelola oleh Pelindo bersama Perusda Varia Niaga, Jembatan Mahakam dan Mahulu bersama Perusda Melati Bakti Satya, serta Jembatan Tenggarong bersama Perusda Tunggang Parangan.
Menurut Maritim Muda Kaltim, keterbukaan informasi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan keselamatan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur dan transportasi di sungai Mahakam.