Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot) melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) terus mematangkan persiapan peluncuran Sekolah Rakyat (SR) yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu di Kota Tepian ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos PM Kota Samarinda, Achmad Fauzi Irawan, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah data siswa yang bakal mengikuti program SR dari pemerintah pusat.
Meskipun Kementerian Sosial hanya menetapkan kuota sebanyak 100 siswa, Fauzi menyatakan pihaknya menyiapkan data lebih dari jumlah tersebut.
Ia menegaskan bahwa Samarinda siap menampung lebih banyak siswa jika memang diperlukan.
"Dari Kementerian dijatah 100 orang, tapi kita siapkan lebih. Di awal ini kita fokuskan dulu pada masyarakat yang berada di Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda Seberang dan Palaran, karena lokasinya dekat dengan sekolah rakyat yang akan dibuka,” ujar Fauzi.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan Kota Samarinda ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya Pemkot siap menjalankan program tersebut dengan fleksibel.
Pendataan kata dia, terus diperbarui untuk memastikan calon siswa yang terdata benar-benar memenuhi kriteria.
Ia menjelaskan, indikator utama siswa yang bisa masuk ke SR adalah mereka yang termasuk kategori miskin dan fakir miskin.
Sebagaimana diketahui, Samarinda menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam daftar pendirian SR oleh Kementerian Sosial RI.
Pada 27 Mei lalu, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Salahuddin Yahya juga telah bertemu dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun beserta jajaran untuk memastikan lokasi yang akan digunakan sementara sebagai gedung SR.
Sebelumnya muncul opsi untuk menggunakan gedung Kampus Melati di kawasan Jalan HAM Rifaddin, namun kemudian terdapat dua lokasi alternatif lain.
Dua lokasi alternatif itu adalah Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim di Jalan Cipto Mangunkusumo dan Yayasan Asih Manuntung di Gunung Kelua. Kedua opsi itu pun sudah ditinjau oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Salahuddin Yahya pada pertemuan lalu.
“Saat ini 100 orang sudah terpenuhi dan datanya juga sudah kami laporkan ke Kementerian Sosial. Pada prinsipnya kami siap menyukseskan,” pungkas Fauzi.