Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan terus menunjukkan komitmennya dalam penanganan bencana alam di wilayah perbatasan. Bantuan logistik tahap kedua kembali disalurkan kepada ribuan warga yang terdampak banjir dan tanah longsor. Penyaluran ini menyusul distribusi tahap pertama yang telah dilakukan pada Kamis (29/5/2025) lalu.
Pada tahap kedua ini, bantuan terdiri atas 1.140 sak beras, 50 pak gula pasir setara dengan 1.200 bungkus, serta tambahan 400 sak beras ukuran 5 kilogram atau dengan kisaran dua ton yang berasal dari Dinas Pertanian. Pengiriman logistik dilakukan melalui Dermaga Tanjung Batu, Kelurahan Nunukan Barat, yang menjadi titik utama distribusi ke wilayah terdampak.
Sebelumnya, bantuan tahap pertama telah menjangkau dua kecamatan dengan dampak terparah, yakni Sembakung dan Sebuku. Sebanyak 500 paket bantuan disalurkan, yang masing-masing berisi beras 25 kilogram, minyak goreng satu liter, mi instan, gula pasir satu kilogram, kopi dan teh. Total bantuan yang disalurkan meliputi 2.451 kilogram beras, 2.451 bungkus minyak goreng, 2.451 kotak mi instan, 2.451 bungkus gula, 52 kotak kopi masing-masing berisi 48 bungkus dan 99 kotak teh.
Penyaluran logistik ini merupakan bagian dari status Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan Pemkab Nunukan sejak 23 Mei hingga 6 Juni 2025 mendatang.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis dan disaksikan langsung oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, Jabbar, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) antara lain Dandim, Wakapolres, Kepala BPBD dan Dinas Sosial.
“Penyaluran bantuan ini bukan hanya bentuk kepedulian, tetapi juga langkah cepat pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak,” ujar Jabbar dalam keterangannya.
Berdasarkan data sementara, bencana banjir dan tanah longsor telah berdampak terhadap 2.451 kepala keluarga (KK) di sembilan kecamatan, yakni Krayan, Krayan Tengah, Krayan Selatan, Krayan Barat, Krayan Induk, Sembakung, Sembakung Atulai, Tulin Onsoi dan Sebuku.
“Wilayah-wilayah ini merupakan kawasan rawan bencana karena letaknya di hulu sungai perbatasan serta kontur geografisnya yang berbukit,” imbuhnya.
Pemkab Nunukan menegaskan kesiapannya dalam menghadapi bencana melalui strategi penanganan darurat, distribusi logistik yang cepat, hingga rencana relokasi sebagai upaya jangka panjang.
“Kami tidak sekadar merespons bencana, tetapi juga membangun sistem perlindungan jangka panjang. Pemulihan harus menyeluruh, baik secara fisik, sosial, maupun lingkungan,” tegas Jabbar.
Sementara itu, Kepala BPBD Nunukan, Arief Budiman, menjelaskan bahwa sebagian besar banjir di wilayah perbatasan bukan disebabkan oleh hujan lokal, melainkan kiriman air dari negara tetangga, Malaysia.
“Curah hujan lokal hanya berkontribusi sekitar 20 persen, sedangkan 80 persen merupakan limpahan air dari kawasan hulu sungai di wilayah Malaysia,” katanya.
Menurut Arief, kondisi ini menjadi tantangan serius karena penanganan jangka panjang memerlukan kerja sama lintas negara. Dalam forum kerja sama Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo), pihak Malaysia telah mengusulkan dilakukan kajian dampak lingkungan lintas batas untuk menentukan penyebab utama banjir serta solusi pencegahannya.
Namun, upaya tersebut terkendala karena Balai Wilayah Sungai sebagai pihak teknis tidak mendapatkan alokasi anggaran pada 2025 akibat kebijakan refocusing nasional.
“Ini kendala utama kami. Tanpa kajian teknis, akan sulit mendorong langkah bersama. Dalam pertemuan Sosek Malindo mendatang, kami akan mengusulkan opsi lain, termasuk kajian independen atau pendanaan alternatif,” ujar Arief.
Sebagai upaya konkret, Pemkab Nunukan juga menyiapkan program relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan risiko tinggi. Sekitar 200 KK di RT 06 dan RT 07 Desa Atap, wilayah Tembelunuk, masuk dalam prioritas relokasi. Lahan sebagian besar telah tersedia, dengan proses pematangan lahan mencapai 70 persen dan sertifikasi lahan oleh BPN masih berlangsung.
“Kami targetkan proses sertifikat rampung tahun ini, agar pembangunan hunian segera dimulai,” tambah Arief.
Relokasi dinilai sebagai solusi permanen guna menjamin keselamatan dan kualitas hidup warga ke depan. Arief menekankan bahwa bencana alam tidak mengenal batas wilayah, tetapi upaya perlindungan terhadap masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah.