Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bunyamin
BALIKPAPAN - Pemerintah Pusat resmi mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,44 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang semula dijadwalkan berlaku pada Juni-Juli 2025 dibatalkan.
Ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati didampingi para menteri dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/6/2025) malam.
"Hari ini kami baru saja menyelesaikan rapat terbatas bersama Bapak Presiden untuk membahas kebijakan ekonomi, terutama dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat," ucap Sri Mulyani.
Ia menjelaskan, kondisi global saat ini sangat dinamis akibat eskalasi geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 turun dari 3,3 persen menjadi 2,8 persen, yang turut mempengaruhi perekonomian nasional, mulai harga komoditas, ekspor, hingga nilai tukar dan sektor keuangan.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah menetapkan serangkaian kebijakan stimulus.
Pertama, pemberian diskon transportasi umum selama masa libur sekolah di bulan Juni dan Juli. Pemerintah akan memberikan diskon 30 persen untuk tiket kereta api, membebaskan PPN sebesar 6 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi, dan memberi potongan 50 persen untuk tiket kapal laut.
Program ini diharapkan mendorong aktivitas ekonomi domestik melalui peningkatan mobilitas masyarakat selama masa liburan.
Kedua, pemerintah juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen. Program ini didanai oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tanpa menggunakan anggaran negara.
Diskon tersebut ditujukan bagi sekitar 110 juta pengendara selama dua bulan ke depan.
Ketiga, stimulus juga diberikan dalam bentuk penebalan bantuan sosial kepada 18,3 juta penerima Kartu Sembako.
Masing-masing akan mendapatkan tambahan Rp200 ribu per bulan selama dua bulan dan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan, sehingga totalnya mencapai 20 kilogram. Anggaran untuk program ini mencapai Rp11,93 triliun.
Keempat, Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kelompok pekerja dan guru honorer juga menjadi sasaran bantuan.
Sebanyak 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta akan menerima bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 selama dua bulan.
Bantuan serupa juga akan diberikan kepada 565 ribu guru honorer, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama.
Terakhir atau kelima, pemerintah juga memperpanjang kebijakan diskon 50 persen iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi 2,7 juta pekerja di industri padat karya.
Program ini bertujuan agar para pekerja tetap terlindungi di tengah tekanan ekonomi global, tanpa membebani APBN.
Adapun total nilai dari kelima program stimulus ini adalah Rp24,44 triliun. Sebesar Rp23,59 triliun bersumber dari APBN dan Rp0,85 triliun dari dunia usaha melalui skema non-APBN.
Menteri Keuangan juga menegaskan, bahwa rencana diskon listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta rumah tangga batal dijalankan.
Alasannya, proses penganggaran yang memerlukan waktu lebih lama dari yang dibutuhkan untuk implementasi di bulan Juni dan Juli.
"Kita sudah rapat antarmenteri, dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata proses penganggarannya jauh lebih lambat. Maka diputuskan program tersebut tidak dijalankan," kata Sri Mulyani.
Sebagai gantinya, anggaran tersebut dialihkan ke program BSU karena datanya dinilai lebih siap dan tepat sasaran.
Pemerintah juga memastikan pencairan gaji ke-13 bagi ASN pusat, daerah, TNI, Polri, dan pensiunan pada bulan Juni ini. Total anggaran untuk gaji ke-13 mencapai Rp49,3 triliun.
"Dengan pencairan gaji ke-13, paket stimulus Rp24,44 triliun, dan percepatan program-program pemerintah seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi Merah Putih, kita harap pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kemiskinan serta pengangguran dapat ditekan," pungkasnya.