Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun bersama Forkopimda dan Dinas PUPR Kalimantan Timur (Kaltim) meninjau lokasi rencana sodetan saluran air di kawasan Perumahan Haji Saleh, Jalan Soekarno Hatta KM 1, Kelurahan Simpang Tiga, Loa Janan Ilir, Rabu (4/6/2025) siang tadi.
Peninjauan ini dilakukan sebagai respons atas persoalan banjir yang terus terjadi di wilayah tersebut.
Andi Harun menjelaskan, tekanan air yang besar di kawasan Perumahan Haji Saleh berasal dari tiga arah utama.
Ketiganya adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI), Kolam Barito dan limpasan air yang diduga kuat berasal dari aktivitas pertambangan PT Insani di wilayah Purwajaya, Kutai Kartanegara (Kukar).
“Setidaknya ada tiga sumber air yang memberi tekanan besar ke kawasan ini. Salah satunya dari arah Purwajaya, yang kami duga keras berasal dari aktivitas tambang,” ujar Andi Harun usai peninjauan.
Ia mengatakan Pemkot Samarinda akan berkolaborasi dengan Pemprov Kukar, Pemkab Kukar dan perusahaan tambang untuk merumuskan solusi guna mengurangi aliran air yang masuk ke wilayah Loa Janan Ilir.
Namun, ia juga menyoroti keberadaan permukiman warga yang berdiri di atas badan sungai, terutama di sekitar Sungai Loa Lah, salah satu titik pertemuan tiga sungai, yaitu Loa Janan, Loa Lah dan Loa Hui.
Permukiman di atas badan sungai ini menurutnya mempersempit ruang air dan menghambat aliran. "Air dari DAS sekitar UINSI dan dari arah tambang semuanya mengalir ke Sungai Loa Lah dan ini memperparah kondisi,” bebernya.
Untuk menata kembali aliran sungai, Andi Harun menginstruksikan camat dan lurah untuk segera memulai proses inventarisasi bangunan yang berdiri di atas sungai.
Ia mengakui bahwa pembebasan total sulit dilakukan, tetapi targetnya adalah menciptakan koridor bebas hambatan selebar 10-15 meter.
“Kalau tidak bisa semua, minimal 10 meter dari badan sungai harus bebas dari hambatan. Termasuk satu masjid dan bangunan di belakangnya akan masuk proses inventarisasi. Ini langkah bertahap untuk menormalkan aliran sungai,” jelasnya.
Mengenai rencana sodetan, Andi Harun mengungkapkan, Pemprov Kaltim baru akan mengalokasikan anggaran pada 2026
Tapi karena urgensinya tinggi, Pemkot Samarinda berencana mengambil alih pengerjaan sodetan tahun ini.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kabid SDA Provinsi Kaltim atas dukungan dan koordinasi lintas sektor yang telah terjalin, seraya berharap solusi yang dihasilkan dapat memberi dampak jangka panjang terhadap pengendalian banjir di kawasan tersebut.
“Kami minta agar pengerjaan sodetan bisa dilakukan oleh Pemkot, sementara anggaran dari provinsi tahun depan dimanfaatkan untuk normalisasi sungai,” pungkasnya.