Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin

NUNUKAN -. Seorang warga Desa Pa Amai, Kecamatan Krayan Selatan bernama Dede Desseya (24) harus menunggu selama tiga hari untuk dievakuasi dari Puskesmas Long Layu ke Kota Tarakan akibat buruknya infrastruktur dan sarana transportasi di wilayay perbatasan tersebut.

Keterlambatan proses evakuasi ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem rujukan medis di wilayah yang dikenal sebagai sentra beras Adan. 

Camat Krayan Selatan, Oktavianus Ramli mengungkapkan wilayahnya kini dalam kondisi terisolasi total.

Jalan darat dan jembatan penghubung antarkecamatan rusak parah, sementara bandara yang selama ini menjadi harapan masyarakat juga tak lagi bisa diandalkan.

“Pasien ditangani di Puskesmas Long Layu dan baru hari ketiga bisa keluar dari Krayan Selatan. Sejak hari pertama seharusnya pasien sudah dirujuk, tapi tidak ada akses untuk keluar,” ujar Oktavianus, Jumat (6/6/2025). 

Menurutnya, terdapat dua opsi utama untuk keluar dari wilayah tersebut, yakni jalur darat menuju Krayan, kemudian dilanjutkan dengan penerbangan atau langsung melalui jalur udara.

Namun sejak Mei 2025, operasional penerbangan dihentikan menyusul kerusakan landasan pacu Bandara Long Layu yang tidak lagi layak didarati.

Dalam kondisi darurat, lanjut Oktavianus, pemerintah dan masyarakat setempat terpaksa mengambil langkah cepat dan berisiko. Mereka menghubungi armada Mission Aviation Fellowship (MAF) untuk melakukan evakuasi meskipun kondisi landasan belum ideal.

“Kami hanya berpikir bagaimana menyelamatkan nyawa. Maka diputuskan untuk memperbaiki landasan secara gotong royong, meski dengan peralatan seadanya,” ungkapnya.

Upaya darurat ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk personel TNI dan Polri. Proses perbaikan dilakukan siang dan malam, bahkan hingga dini hari, untuk memastikan pesawat bisa mendarat.

Setelah perbaikan darurat dilakukan, pihak MAF akhirnya menyatakan landasan pacu telah memenuhi syarat minimum untuk pendaratan. Pesawat berhasil mengevakuasi pasien.

Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah, khususnya dalam memastikan hak dasar warga negara di wilayah perbatasan. Ketimpangan infrastruktur yang terjadi bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa.

"Warga Krayan Selatan, seperti halnya masyarakat Indonesia lainnya, berhak atas akses kesehatan yang cepat dan layak," pungkas Oktavianus.