Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memastikan bahwa pengisian sejumlah jabatan kepala dinas yang kosong di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan dilakukan paling lambat pada akhir Juli 2025.
Hal ini disampaikannya saat menjawab pertanyaan terkait masih banyaknya posisi strategis yang belum terisi di jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
"Kalau tidak ada halangan, kita targetkan akhir Juli sudah dilakukan pelantikan. Karena masa pelantikan berdasarkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih bisa dilakukan hingga awal Agustus, sekitar tanggal 10," ujar Andi Harun.
Ia menjelaskan bahwa proses assessment tahap pertama telah dilaksanakan, dan saat ini Pemkot tinggal menunggu waktu yang tepat untuk pelantikan.
Pemkot juga mengupayakan agar seluruh jabatan yang kosong dapat diisi secara bersamaan agar pelantikan tidak perlu dilakukan dalam beberapa tahap.
Tercatat ada sekitar delapan jabatan kepala OPD yang masih kosong, yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Inspektorat Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DP3KB), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selain itu, posisi Asisten I Sekretariat Daerah Kota juga masih belum terisi.
Sebagai informasi, Pemkot Samarinda sebelumnya telah menggelar seleksi terbuka untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut pada akhir tahun 2024. Proses seleksi melibatkan berbagai tahapan sesuai regulasi yang berlaku dan telah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri.
Andi Harun berharap, setelah pelantikan nanti, roda pemerintahan di Samarinda dapat berjalan lebih optimal.
Ia ingin semua posisi strategis segera terisi agar pelayanan publik tidak terganggu dan program pembangunan bisa dilaksanakan dengan maksimal.
"Kami harapkan semuanya bisa sekaligus, tidak dua atau tiga kali pelantikan. Selain efisiensi, ini juga penting untuk menjaga kesinambungan layanan pemerintahan," pungkasnya.