Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berkomitmen mengatasi krisis tenaga dokter spesialis di berbagai daerah dengan menyiapkan program pembiayaan penuh pendidikan dokter spesialis, termasuk biaya hidup, melalui skema kontrak pengabdian.

Program ini akan menjadi bagian dari "Gratispol Khusus" yang digagas oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Wakilnya, Seno Aji. 

Rudy Mas'ud menegaskan bahwa program ini akan memfasilitasi putra-putri Kaltim yang sedang atau akan menempuh pendidikan dokter spesialis, dan nantinya bersedia mengabdi di Kaltim minimal selama 10 tahun.

"Dokter spesialis akan dimasukkan dalam Program Gratispol Khusus. Kita siapkan pembiayaan penuh, tapi mereka harus siap kembali dan mengabdi di Kaltim," tegas Rudy Mas'ud. 

Dalam merealisasikan rencana ini, ia mengakui bukanlah hal yang mudah. Relugasi yang tepat menurutnya menjadi kunci agar kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan benar tepat sasaran. 

Sementara itu, Tim Transisi yang dipimpin Bohari Yusuf menyatakan bahwa saat ini petunjuk teknis (juknis) program masih dalam proses penyusunan. 

Nantinya kata dia, program akan menanggung biaya kuliah dan tunjangan hidup bagi peserta yang sedang studi di perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, atau Universitas Airlangga di Surabaya. 

Lebih lanjut ia membeberkan langkah ini diambil karena hampir seluruh rumah sakit di Kaltim, baik milik provinsi maupun kabupaten/kota, mengalami kekurangan dokter spesialis. Para lulusan nantinya akan ditempatkan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) di RSUD yang membutuhkan.

Sebagai bagian dari komitmen pembangunan layanan kesehatan, Pemprov juga berencana membangun rumah sakit baru di Kutai Barat, untuk memperkuat akses layanan kesehatan di wilayah pedalaman.

"Mereka akan kitaambil dari mahasiswa dokter spesialis asal Kaltim yang sedang on going," singkat Bahri. (Adv/Tri/Diskominfo Kaltim)