Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan
Banner ADV

Ketua HIPMI Nunukan Desak Pemerintah Pusat Perhatikan UMKM di Perbatasan

Ketua Umum BPC HIPMI Nunukan Djiorezi Silawane. (Foto: Diansyah/Pusaranmedia.com)

BERITA TERKAIT

    Banner ADV

    Kalimantan Utara

    Ketua HIPMI Nunukan Desak Pemerintah Pusat Perhatikan UMKM di Perbatasan

    PusaranMedia.com

    Ketua Umum BPC HIPMI Nunukan Djiorezi Silawane. (Foto: Diansyah/Pusaranmedia.com)

    Banner ADV

    Ketua HIPMI Nunukan Desak Pemerintah Pusat Perhatikan UMKM di Perbatasan

    Ketua Umum BPC HIPMI Nunukan Djiorezi Silawane. (Foto: Diansyah/Pusaranmedia.com)

    Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan

    NUNUKAN – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Nunukan, Djiorezi Silawane, mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian serius terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan.

    Menurut Djiorezi, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang jika didukung dengan kebijakan dan fasilitasi yang tepat dari pemerintah pusat. Ia menilai, pelaku usaha di daerah perbatasan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti akses terhadap permodalan, keterbatasan infrastruktur, edukasi hukum, perizinan hingga sulitnya distribusi barang atau pasar.

    "Kami berharap ada campur tangan nyata dari pemerintah pusat dalam memperkuat dan membina UMKM di Nunukan. Daerah ini berada di wilayah strategis perbatasan dengan Malaysia, namun masih minim dukungan konkret yang menyentuh langsung kebutuhan pelaku usaha," ujar Djiorezi kepada media, Selasa (11/6/2025).

    Ia menambahkan, selain permodalan, para pelaku UMKM juga membutuhkan pendampingan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi usaha, serta akses pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.

    "Jadi kami sebenarnya ingin memastikan bahwa setiap produk-produk lokal itu bisa mendapatkan edukasi hukum yang lebih baik, khsusunya dalam mendapatkan hak paten produk mereka agar bisa mendapatkan kepastian juga terkait produk yang diciptakan," tegasnya. 

    Djiorezi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Ia berharap aspirasi ini dapat menjadi perhatian serius kementerian terkait, khususnya dalam penyusunan program pembangunan ekonomi di kawasan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

    Dengan potensi geografis dan kedekatan akses ke negara tetangga, Djiorezi meyakini Nunukan bisa menjadi pintu gerbang ekspor produk lokal jika didukung dengan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.

    "Sudah saatnya pelaku UMKM di perbatasan seperti Nunukan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek utama dalam penggerak ekonomi nasional," pungkasnya.

    Djiorezi memastikan bahwa HIPMI akan terus menjadi lokomotif penggerak produk-produk lokal untuk menembus pasar ekspor.