Reporter: Siswandi | Editor: Buniyamin
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai (Pemkab) Timur (Pemkab Kutim) menerima penghargaan dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) atas dedikasi dalam pengembangan dan pendanaan sektor air minum.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Bima Arya Sugiarto dalam ajang Indonesia Water & Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).
Sebanyak 32 kepala daerah dari seluruh Indonesia menerima penghargaan ini. Dari Kaltim, hanya empat kepala daerah yang memperoleh penghargaan, yakni dari Kabupaten Kutim, Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan cakupan layanan air minum di wilayahnya saat ini telah mencapai sekitar 80 persen dari total penduduk. “Alhamdulillah saat ini layanan air minum di Kutim telah menjangkau sekitar 80 persen,” ujarnya di rilis Pro Kutim.
Layanan tersebut disokong oleh Perumdam Tirta Tuah Benua (TTB) yang menjadi penyedia utama air bersih bagi lebih dari 450 ribu jiwa di Kutim.
Meski begitu, Ardiansyah menilai capaian tersebut belum maksimal mengingat luas wilayah dan tantangan geografis yang dihadapi. “Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memperluas layanan hingga ke desa-desa terluar,” katanya.
Pemkab Kutim saat ini juga tengah menjajaki kerja sama dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk mengelola sumber air baku dari Telaga Batu Arang.
Menurut Ardiansyah, kualitas air dari telaga tersebut cukup baik dan berpotensi menjadi pasokan air konsumsi masyarakat. “Sumber air di Telaga Batu Arang masih belum tergarap optimal. Kami sedang menjajaki pemanfaatannya bersama KPC,” jelasnya.
Ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor antara Perumdam dan Dinas PUPR, terutama dalam penyelarasan pembangunan jaringan pipa, jalan, dan listrik. “Ketika infrastruktur jalan dibangun, maka jaringan PDAM juga harus ikut. Begitu juga dengan listrik. Ini harus berjalan beriringan,” katanya.
Untuk daerah yang belum teraliri listrik, Ardiansyah mengaku Pemkab Kutim tengah mengkaji penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan genset sebagai alternatif untuk mengoperasikan pompa air.
“Memang belum ada perjanjian resmi, tetapi sudah ada kesepahaman. Kami juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta dan LSM untuk menjangkau wilayah yang belum bisa dibiayai oleh APBD,” pungkasnya.