Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan 

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Yusrul Hana, menegaskan penanganan banjir di Kota Tepian ini harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. 

Menurutnya, tingginya intensitas banjir dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pendekatan darurat saja tidak lagi memadai apalagi jika ditambah dengan curah hujan yang tinggi. 

Lebih lanjut ia mengatakan, ketika frekuensi banjir semakin tinggi maka perlu pendekatan jangka panjang, bukan hanya pengerukan sungai atau tanggap darurat ketika banjir sudah terjadi.

"Memang ada dorongan kuat untuk melakukan normalisasi Sungai Karang Mumus dan Sungai Mahakam," kata Yusrul. 

Ia menyebut, salah satu solusi yang kini tengah dirancang adalah pembangunan pintu air otomatis sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir permanen. 

Sistem ini akan bekerja secara adaptif: mencegah intrusi air pasang dari Sungai Mahakam ke daratan, sekaligus tetap memungkinkan aliran air hujan keluar dari kota. 

Politisikus Partai Gerindra ini menyebut, Pemkot Samarinda sudah menyusun rencana pembangunan pintu air tersebut, namun keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. 

Estimasi biaya yang dibutuhkan berkisar antara Rp600 hingga Rp700 miliar. Oleh karena itu, Pemkot tidak mengandalkan pembiayaan dari APBD, melainkan mengajukan dukungan pendanaan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Usulan ini diarahkan ke pusat, bukan ditanggung penuh daerah,” jelasnya.

Selain itu, ia juga berharap bahwa program normalisasi Sungai Mahakam dan Karang Mumus tetap menjadi bagian dari strategi pengendalian banjir terpadu Samarinda. (Adv)