Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin 

SAMARINDA — Sebanyak 100 siswa telah resmi ditetapkan sebagai calon peserta didik setelah lolos tahapan verifikasi Sekolah Rakyat yang akan dijalankan di Samarinda. 

Meski Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat ini memiliki tujuan baik, nyatanya tak luput dari polemik dan penolakan masyarakat penerima manfaat. 

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos PM Samarinda, Sofyan Agus menceritakan dinamika pendataan yang sempat terjadi. 

Ia mengatakan sempat mendapat penolakan dari sejumlah warga, terutama dari wilayah Samarinda Utara yang mengkhawatirkan karena jarak lokasi sekolah serta sistem pendidikan berasrama.

Ia membeberkan, kekhawatiran masyarakat muncul akibat anggapan bahwa sistem asrama akan menyerupai sekolah-sekolah berkonsep militer yang ada di daerah lain.

Namun, kata dia, berkat Pendekatan persuasif yang dilakukan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan kelurahan terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan proses rekrutmen peserta didik Sekolah Rakyat Samarinda di tahun ajaran ini.

“Awalnya memang ada calon siswa dan orang tua yang menolak, terutama karena lokasi sekolah berada di Samarinda Seberang dan Palaran. Tapi dengan pendekatan langsung oleh camat, lurah, dan relawan sosial, mereka akhirnya paham dan bersedia,” jelas Sofyan.

Rekrutmen Sekolah Rakyat sendiri mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos RI dengan sasaran utama keluarga penerima manfaat dari kelompok desil I dan II. 

Meski demikian,Sofyan mengatakan bahwa calon siswa dari luar desil masih bisa dipertimbangkan dengan rekomendasi pihak kelurahan dengan melampirkan bukti keterangan tidak mampu.

Hingga kini, kata Sofyan, kuota telah terpenuhi untuk empat rombongan belajar. Dua untuk jenjang SMP dan dua untuk SMA, dengan masing-masing rombel berisi 25 siswa. 

Nama-nama yang lolos telah diajukan ke Kemensos sambil menunggu SK penetapan.

Seluruh kebutuhan siswa nantinya mulai dari seragam, sepatu, perlengkapan hingga biaya pendidikan, ditanggung penuh oleh pemerintah pusat.

“Semua kebutuhan peserta didik difasilitasi. Yang penting sekarang, tidak ada lagi penolakan. Program ini sudah diterima sepenuhnya oleh masyarakat,” pungkas Sofyan.