YOGYAKARTA - Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berfokus pada sinergitas kemitraan antara DPRD dan eksekutif, Sabtu dan Minggu (14–15/6).
Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman terhadap prinsip good governance, memperkuat kemitraan antar lembaga, serta mengoptimalkan peran legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menegaskan pentingnya kemitraan DPRD dan eksekutif dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif.
“Sinergitas ini sangat krusial agar kebijakan daerah berjalan dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif adalah kunci untuk mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Ekti.
Ia menjelaskan kegiatan Bimtek ini juga menjadi wadah penting untuk membekali anggota DPRD, terutama yang baru bergabung pada periode 2024–2029, agar memahami secara mendalam penjabaran dan teknis pelaksanaan RPJMD.
“Kegiatan ini menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk menambah wawasan, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengawal implementasi RPJMD,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menilai bahwa pemantapan dan penyegaran materi melalui Bimtek sangat penting agar DPRD terus memperbarui pemahaman terhadap pedoman hukum terbaru.
“DPRD harus terus diperbarui terkait dasar hukum dalam menjalankan tugasnya. Pembahasan RPJMD dan efisiensi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menjadi bagian penting dalam penguatan peran dan fungsi lembaga DPRD,” ujarnya.
Ia berharap pelaksanaan Bimtek ini mampu meningkatkan kapasitas seluruh anggota DPRD.
“Setelah Bimtek ini, saya harap semua anggota DPRD semakin serius dalam bekerja mendorong pembangunan Kaltim yang merata dan demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Salah satu pembahasan utama dalam Bimtek ini yakni penyusunan RPJMD yang harus selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. Dalam sesi pemaparan, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kemendagri, Fernando H. Siagian, menekankan bahwa RPJMD merupakan acuan utama pembangunan daerah, sehingga perencanaannya harus berbasis data dan evaluasi dari periode sebelumnya.
“RPJMD bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi strategi konkret untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif. Sinkronisasi dengan RPJPD, RPJPN, dan RPJMN menjadi aspek penting agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan prioritas nasional,” paparnya.
Fernando menegaskan bahwa DPRD memegang peran strategis dalam memastikan RPJMD tak hanya fokus pada pembangunan fisik, melainkan juga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
“DPRD harus melakukan pengawasan agar setiap program dalam RPJMD benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Efisiensi anggaran dan transparansi wajib menjadi perhatian utama,” imbuhnya.
Bimtek ini juga membahas berbagai aspek penting seperti struktur pemerintahan, perpajakan, dan pendapatan daerah. Sesi diskusi berlangsung interaktif, dengan banyak anggota DPRD mengajukan pertanyaan seputar tantangan penyusunan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimtek berlangsung responsif dan sesuai dengan kebutuhan para peserta. (Adv/Hms)