Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin

TANJUNG REDEB – Wacana penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) ke Universitas Muhammadiyah Berau (UMB) memantik polemik di kalangan mahasiswa STIPER.

Dosen dan mahasiswa STIPER secara tegas menyatakan penolakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (6/6/2025), mempertemukan kedua institusi pendidikan tinggi tersebut.

Ketegangan meningkat ketika pihak UMB mengklaim bahwa proses merger sudah didukung surat keputusan (SK) dari Bupati Berau.

Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM Setkab Berau, Jaka Siswanta yang mewakili Sekda Berau dalam RDP yang digelar diruang rapat Gabungan DPRD Berau.

“Saya sudah konfirmasi langsung ke Bagian Hukum Setkab Berau dan tidak ada SK seperti yang dimaksud. Jadi bisa dipastikan dokumen yang diklaim sebagai SK itu tidak pernah diterbitkan,” tegas Jaka, Selasa (17/6/2025).

Ia juga menjelaskan Pemkab Berau tidak memiliki kewenangan dalam urusan perguruan tinggi. Sebab, pemerintah daerah hanya mengurusi pendidikan jenjang SD hingga SMP, sementara urusan SMA/SMK berada di bawah kewenangan provinsi, dan perguruan tinggi langsung diatur oleh pemerintah pusat.

“Apapun keputusan akhir nanti, itu merupakan urusan internal antara STIPER dan UMB. Pemkab tidak bisa ikut campur,” tegasnya.

Wacana penggabungan ini dinilai sebagai langkah strategis oleh sebagian pihak, terutama jika melihat kondisi STIPER yang dinilai mulai mengalami penurunan dari sisi daya saing. Namun, pihak STIPER menganggap merger justru dapat menghilangkan identitas dan sejarah panjang kampus mereka.

Penolakan dari mahasiswa STIPER pun sudah sempat diwarnai aksi demonstrasi beberapa waktu lalu, sebagai bentuk protes terhadap rencana yang dinilai tidak melalui kajian menyeluruh dan melibatkan semua unsur kampus.

RDP tersebut belum menghasilkan keputusan final, namun justru memperjelas bahwa proses merger masih menyimpan banyak tanda tanya, baik dari segi legalitas maupun kesiapan dua belah pihak.