Reporter: Muhammad Luthfi | Editor: Bambang Irawan 

TANA PASER - Wakil Bupati (Wabup) Paser, Ikhwan Antasari pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) triwulan kedua pada tahun 2025, Selasa (17/6)

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser  tersebut, sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap realisasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ikhwan Antasari menyampaikan, sejak masuk triwulan kedua hingga saat ini, realisasi anggaran seluruh OPD di Paser masih di bawah 50 persen.

“Tadi Rakor dengan Tepra satu dan tiga. Saya mendengar langsung informasi dari OPD terkait, soal realisasi anggaran triwulan kedua 2025 yang masih di bawah 50 persen,” kata Ikhwan Antasari.

Dalam rakor itu, Wabup Ikhwan mempertanyakan kendala-kendala apa saja yang menyebabkan realisasi anggaran baru menyentuh angka itu. Padahal saat ini sudah memasuki pertengahan Juni 2025.

“Kami bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan realisasi anggaran itu melalui rakor Tepra,” sebutnya.

Ternyata, kendala-kendala yang dialami lebih dominan dengan persoalan teknis. Karena adanya perubahan-perubahan sistem dan juga kebijakan Pemerintah Pusat tentang efisiensi anggaran yang menyebabkan pergeseran anggaran.

“Segera lakukan pembenahan. Jangan sampai keterlambatan realisasi anggaran kembali terjadi pada masa mendatang,” tambahnya.

Hasil dari rekor tersebut, Ikhwan menandaskan telah menuai solusi dan segera dilakukan. Dengan ini, persoalan realisasi anggaran setiap OPD Paser akan rampung pada akhir Juni 2025 ini.

Upaya ini dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, guna memaksimalkan kinerja pemerintah untuk mewujudkan program Paser Tuntas, Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera. 

Kedepannya, realisasi anggaran diharapkan tak lagi menjadi permasalahan dan selalu mencapai target tepat waktu yang telah ditentukan. Agar tidak berdampak terhadap proses realisasi program Paser Tuntas.

“Saya yakin setelah rapat ini, Juni 2025 ini permasalahan realisasi anggaran sudah diselesaikan. Supaya tidak ada lagi pemutusan kontrak kegiatan. Kerjaan cepat selesai namun tidak mengabaikan kualitas dari kegiatan tersebut,” tandasnya. (Adv)