Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin

SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar mengkritisi rencana pengoperasian Sekolah Rakyat di Samarinda.

Menurutnya, kehadiran sekolah ini justru menjadi cerminan masih banyak masyarakat miskin di Samarinda. 

Sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat merupakan program yang digagas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI dan Kota Samarinda menjadi salah satu wilayah yang akan menjadi tempat beroperasinya sekolah tersebut di tahun ajaran baru 2025/2026 ini. 

Anhar juga menilai bahwa penyebutan "Sekolah Rakyat" menjadi ambigu, sebab sejatinya semua sekolah yang dibangun memang diperuntukkan bagi rakyat. 

"Kalau memang syarat utama berdirinya Sekolah Rakyat adalah adanya masyarakat miskin ekstrem, maka artinya di Samarinda masih banyak warga yang masuk kategori itu. Padahal, wali kota selalu melaporkan bahwa angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem semakin menurun," kata Anhar. 

Anhar juga mempertanyakan apakah pembangunan sekolah tersebut di Samarinda sudah tepat sasaran. Ia menekankan perlunya data valid dan kajian mendalam, apalagi dana pendidikan tidak sedikit.

“Kalau memang untuk masyarakat miskin ekstrem, lalu kenapa dibangun di Samarinda yang APBD-nya Rp5 triliun dan berstatus ibu kota provinsi? Bukankah lebih tepat dibangun di daerah yang secara data memang kekurangan akses pendidikan?” ucapnya.

Lebih jauh, ia menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan di Samarinda. Menurutnya, seharusnya tidak ada lagi dikotomi antara sekolah unggulan dan non-unggulan.

Politikus PDI Perjuangan ini menekankan kepada pemerintah yang seharusnya menyiapkan semua sekolah dengan standar yang sama, baik dari infrastruktur, kurikulum, hingga tenaga pendidik. 

“Jadi masyarakat tidak bingung atau berebut mendaftar di sekolah tertentu. Semua sekolah harus unggul,” tegasnya. (Adv)