Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan realisasi pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program peningkatan kualitas pendidikan inklusif.
Hal ini dibahas dalam rapat lanjutan yang digelar di ruang Asisten Setkab Kukar, Rabu (19/6/2025).
Plt Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris Suherdiman, menyampaikan bahwa Pemkab Kukar telah mengusulkan tiga lokasi sebagai tempat pembangunan Sekolah Rakyat. Dua di antaranya berada di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, sementara satu lokasi lainnya berada di Muara Badak.
“Untuk lokasi di Muara Badak itu merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi. Tapi sampai saat ini pihak provinsi tidak bersedia memberikan izin pemanfaatan lahan tersebut,” ungkap Yuliandris.
Sebagai alternatif, dua lokasi di Loa Ipuh Darat telah diajukan dan ditinjau langsung oleh Balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari presentasi yang sebelumnya dilakukan oleh Pemkab Kukar kepada Kementerian PU di Jakarta terkait kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Pertengahan Mei 2025 lalu, tim dari Balai Kementerian PU wilayah Samarinda sudah mengecek langsung ke lokasi. Dari hasil survei tersebut, mereka meminta agar Pemkab melakukan land clearing dan pematangan lahan karena kondisi kontur yang tidak rata,” jelasnya.
Lahan yang dimaksud merupakan lahan hibah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sebelumnya merupakan eks konsesi pertambangan PT MHU.
Lokasi ini satu hamparan dengan SPN dan markas Brimob. Meski demikian, pembangunan belum bisa dilakukan karena status lahan masih hibah dan belum bersertifikat.
“Kementerian PU akan membangun jika lahan sudah bersertifikat dan memiliki patok batas. Saat ini lahan tersebut belum memiliki patok batas pemetaan sebelumnya hanya dilakukan menggunakan drone oleh tim dari pertanahan dan tata ruang, dengan luasan yang teridentifikasi lebih dari 10 hektare,” lanjut Yuliandris.
Rapat kali ini difokuskan pada tiga agenda penting, yakni proses pematokan lahan, land clearing, dan peningkatan status kepemilikan lahan.
“Kita berharap ketiga hal ini bisa diselesaikan tahun ini. Idealnya pembangunan juga bisa dimulai tahun ini, tapi kita masih terkendala pada kesiapan lahan. Masalah utama kita adalah tidak punya lahan yang siap bangun kondisinya berbukit atau kalaupun datar, lahannya gambut,” pungkasnya.
Dengan penyelesaian tahapan administratif dan teknis yang diperlukan, Pemkab Kukar berharap pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera terealisasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan fasilitas pendidikan yang merata dan inklusif di wilayah Kukar. (Adv)