Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Sosial terus mempersiapkan pendirian Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan khusus yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris Suherdiman, menyampaikan program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial dan bertujuan menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas bagi kelompok masyarakat miskin.
“Sekolah Rakyat ini adalah sekolah khusus, sekolah istimewa. Ada tiga kurikulum yang disiapkan dan pendekatan pendidikannya berbeda dari sekolah umum. Ini untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan istimewa, seperti yang diharapkan Presiden,” ujar Yuliandris, Kamis (19/6/2025).
Ia menjelaskan sumber daya pengajar untuk Sekolah Rakyat nantinya akan direkrut dari tenaga lokal, terutama dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kukar.
Proses rekrutmen akan dilakukan di tingkat kabupaten hingga tahap pendaftaran, sementara seleksi dan uji kelayakan calon tenaga pendidik akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan.
“Tugas kita hanya sampai tahap pendaftaran. Tes dan seleksi akan dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan,” jelasnya.
Meskipun begitu, Yuliandris menyatakan bahwa untuk tahun ini Kukar belum bisa membuka penerimaan siswa baru karena keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya gedung sekolah.
Berbeda dengan beberapa daerah lain yang telah menggunakan bangunan tidak terpakai seperti balai diklat, asrama, dan dapur untuk memulai operasional Sekolah Rakyat, Kukar masih memulai dari nol.
“Kita belum punya bangunan. Daerah lain yang sudah menerima siswa baru umumnya memiliki gedung eksisting seperti UPTD milik Kementerian Sosial. Sementara kita belum punya itu, kita justru tergabung dalam wilayah Temanggung dan Banjarmasin untuk operasional UPTD,” katanya.
Sekolah Rakyat ini nantinya akan berada di bawah pengelolaan langsung Kementerian Sosial, bukan Dinas Sosial daerah. Program ini diharapkan menjadi terobosan penting dalam pengentasan kemiskinan melalui pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan.
“Kami berharap dukungan semua pihak agar ke depan Kukar juga bisa segera memiliki infrastruktur pendukung sehingga Sekolah Rakyat bisa segera berjalan,” pungkas Yuliandris. (Adv)