Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah serius dalam menanggapi maraknya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Salah satu solusi strategis yang disiapkan adalah dengan memperketat pengawasan melalui pemanfaatan teknologi kamera pengawas aatu CCTV yang dipasang di seluruh SPBU.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun juga telah membahas hal ini bersama dengan Pertamina pada akhir Mei 2025 lalu.
Kemudian wacana itu ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda, Kamis (19/6/2025).
Langkah ini kata Marnabas, sekaligus menandai kolaborasi antarinstansi guna menekan potensi kecurangan dalam distribusi BBM jenis solar dan pertalite yang selama ini rawan diselewengkan, terutama oleh pengetap.
Marnabas menegaskan, kamera pengawas yang digunakan tidak harus berbiaya mahal. Tapi yang terpenting adalah fungsional, dapat dipantau dari perangkat seluler, dan mendukung kecepatan respons pengawasan.
Ia juga membuka opsi integrasi sistem ini dengan portal layanan publik Samagov agar mempermudah pemantauan secara real time.
“Kita akan pasang CCTV di semua SPBU supaya bisa terlihat, di mana antreannya, siapa saja yang bolak-balik ngisi BBM,” ujar Marnabas.
Rencananya, sebanyak 22 SPBU di Samarinda akan dipasangi dua kamera pengawas di titik strategis, khususnya area antrean dan pengisian bahan bakar.
Dalam waktu dekat, usulan pengadaan perangkat CCTV ini akan diajukan untuk dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini.
Pemkot menilai langkah ini penting untuk memastikan BBM subsidi tersalur secara tepat sasaran dan tidak lagi menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sistem pengawasan ini diharapkan tidak hanya membantu pemerintah, tetapi juga membuka akses pantauan bagi pihak kepolisian untuk kepentingan penegakan hukum.
“Yang kita pelototi itu BBM subsidi, pertalite dan solar. Itulah yang sering bermasalah,” pungkasnya.