Reporter : Herdiansyah | Editor : Buniyamin
SAMARINDA - Program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di bidang pendidikan, yakni Gratispol akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya kebijakan pembebasan biaya kuliah kini sudah diberlakukan bagi seluruh mahasiswa baru di tujuh perguruan tinggi negeri di Kaltim.
Pemprov Kaltim telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tujuh kampus negeri di Benua Etam guna merealisasikan Program Gratispol. Melalui program ini, seluruh mahasiswa baru di tujuh perguruan tinggi tersebut dibebaskan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Saya ingin memastikan program pendidikan gratis di Kaltim berjalan baik. Matang semua persiapannya dan tolong rapikan semua sistemnya,” kata Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.
Bagi mahasiswa yang terlanjur membayar UKT, Pemprov Kaltim meminta pihak kampus segera melakukan pengembalian dana kepada mahasiswa melalui mekanisme yang sesuai aturan.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, mengungkapkan jumlah mahasiswa baru yang akan ditanggung pada tahap awal sebanyak 16.823 orang.
Mereka tersebar di tujuh perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Mulawarman 7.714 mahasiswa, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (UINSI) 2.225 mahasiswa, Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) 2.122 mahasiswa, Politeknik Kesehatan Kemenkes (Poltekes) 997 mahasiswa, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani) 465 mahasiswa, Politeknik Balikpapan (Poltekba) 1.020 mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK) 2.280 mahasiswa.
Dasmiah menjelaskan bahwa kerja sama ini baru dilakukan dengan perguruan tinggi negeri karena mereka telah lebih dulu membuka pendaftaran mahasiswa baru.
Sementara kerja sama dengan perguruan tinggi swasta akan menyusul setelah mereka menutup masa pendaftaran.
“Pergub dan Juknis terkait Gratispol sudah rampung. Kami bersyukur proses ini bisa selesai dalam waktu yang sangat cepat,” jelas Dasmiah.
Sebagai informasi, Gubernur Kaltim H Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji baru resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Namun, sejak awal masa jabatan, keduanya langsung mengebut realisasi program pendidikan gratis sebagai prioritas utama.
Menurut Gubernur Rudy, pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, ia menargetkan agar setiap anak di Kaltim bisa mengenyam pendidikan minimal hingga jenjang S1 atau 16 tahun masa belajar. (Adv/Her/Diskominfo Kaltim).