Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia melalui keikutsertaannya dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Persidangan ke-26 (7) Kerja Sama Sosial Ekonomi (Sosek Malindo) antara Kalimantan Utara (Kaltara), Indonesia dan Sabah, Malaysia.
Rapat yang berlangsung dalam suasana kolaboratif ini membahas tiga kertas kerja utama, masing-masing meliputi bidang sosial budaya, ekonomi dan perhubungan, serta keselamatan dan pengelolaan perbatasan.
Pada Kertas Kerja 1 (Sosial Budaya), dibahas sejumlah kegiatan lintas budaya yang belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik, seperti Festival Iraw dan kegiatan pramuka antarnegara.
Kemudian terdapat rencana pengajuan pendirian SMA di kawasan perbatasan Indonesia–Tawau sebagai bagian dari penguatan pendidikan dan pertukaran budaya.
Kertas Kerja 2 yang membahas aspek ekonomi dan perhubungan mengangkat isu klaim kepemilikan gajah antara kedua negara sebagai sorotan utama. Sementara itu, dibukanya kembali jalur mobilisasi antarperbatasan Nunukan–Tawau menjadi catatan penting dalam memudahkan pergerakan masyarakat.
Namun, isu perizinan kapal kayu untuk kegiatan perikanan di Sabah masih membutuhkan penyesuaian terhadap ketentuan teknis pihak Malaysia.
Pada Kertas Kerja 3 (Keselamatan dan Pengelolaan Perbatasan), berbagai persoalan strategis turut menjadi perhatian, di antaranya belum beroperasinya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Nyamuk di Sebatik–Tawau.
Selain itu, persoalan banjir di Sungai Sembakung yang diduga sebagai dampak aktivitas di wilayah Malaysia menjadi perhatian serius kedua belah pihak.
Pemerintah Sabah juga melaporkan perkembangan pembangunan fasilitas Imigrasi, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan (ICQS) di Titik A708 Serudong. Pihak Sabah berharap tidak ada lagi usulan titik perlintasan baru, termasuk di A485.
Pergerakan masyarakat di sekitar Kampung Kabu dan Saliliran, kawasan Sungai Sedalir, menjadi salah satu fokus kerja sama ke depan yang akan ditindaklanjuti secara teknis.
Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Nunukan, Zulfan Andrian Pratama, menegaskan pentingnya forum Sosek Malindo sebagai wadah koordinasi dan harmonisasi kebijakan antarnegara.
“Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum koordinasi antarinstansi, tetapi juga menjadi momen penting untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan perbatasan, termasuk aspek lalu lintas keimigrasian,” jelas Zulfan.
Ia menambahkan, isu-isu strategis keimigrasian seperti pengaktifan PLBN, pencegahan perlintasan ilegal, serta pengawasan dokumen perjalanan akan terus menjadi fokus pengawasan pihak Imigrasi Nunukan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, Persidangan Ke-18 Sekretariat Bersama JKK/KK Sosek Malindo dijadwalkan akan dilaksanakan pada 15–18 Juli 2025 di Pulau Pinang, Malaysia.