Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan

Pemkot Bontang Alokasikan Rp4 Miliar Dana BOS untuk Sekolah Swasta

Plt Kepala Disdikbud Kota Bontang, Saparuddin. (Foto: Lutfi Aziz/Pusaranmedia.com)

BERITA TERKAIT

    Kalimantan Timur

    Pemkot Bontang Alokasikan Rp4 Miliar Dana BOS untuk Sekolah Swasta

    PusaranMedia.com

    Plt Kepala Disdikbud Kota Bontang, Saparuddin. (Foto: Lutfi Aziz/Pusaranmedia.com)

    Pemkot Bontang Alokasikan Rp4 Miliar Dana BOS untuk Sekolah Swasta

    Plt Kepala Disdikbud Kota Bontang, Saparuddin. (Foto: Lutfi Aziz/Pusaranmedia.com)

    Reporter: Lutfi Aziz | Editor: Bambang Irawan

    BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menegaskan kembali bahwa sekolah swasta bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan daerah. 

    Melalui kebijakan terbaru, Pemkot mengalokasikan dana Rp4 miliar untuk skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah khusus bagi sekolah swasta, dengan nilai bantuan yang mengalami lonjakan signifikan.

    Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Saparuddin, menyebut kebijakan ini sebagai upaya memperkuat kapasitas sekolah swasta agar mampu menjalankan peran strategis dalam mencetak generasi unggul.

    “Selama ini sekolah swasta menanggung beban lebih besar karena belum terfasilitasi secara penuh. Kini, kami beri ruang agar mereka punya daya saing dan tidak tertinggal dari sekolah negeri,” ujar Saparuddin, Minggu (22/6/2025). 

    BOS Daerah yang sebelumnya hanya Rp310 ribu per siswa per tahun, kini naik menjadi Rp600 ribu. Kenaikan ini sejalan dengan semangat Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendorong pemerataan akses pendidikan tanpa diskriminasi status lembaga.

    Langkah ini juga mencerminkan perubahan paradigma pemerintah terhadap pendidikan non-negeri, dari sekadar pihak alternatif menjadi mitra sejajar dalam menyukseskan misi mencerdaskan anak bangsa.

    “Dengan dukungan ini, kami harapkan sekolah swasta mampu fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, tanpa terbebani biaya operasional dasar seperti listrik dan air,” tambahnya.

    Lebih jauh, Saparuddin menilai, sinergi antara sekolah negeri dan swasta akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Pemkot pun membuka ruang dialog berkelanjutan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan di lapangan. (Adv)