Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN - Harapan masyarakat dataran tinggi Krayan terhadap perbaikan infrastruktur jalan kini mulai menemui titik terang.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah melakukan survei langsung ke sejumlah titik kerusakan jalan di wilayah tersebut.
Camat Krayan Selatan, Oktavianus Ramli, mengungkapkan bahwa tim telah meninjau langsung ruas jalan Lembudud menuju Long Layu. Survei tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara sebagai bentuk respon cepat atas keluhan warga.
"Tim sudah melaksanakan survei lapangan di jalur Lembudud-Long Layu. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas perintah langsung dari Sekprov Kaltara," ujar Oktavianus.
Ia menjelaskan, survei tersebut menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan perbaikan infrastruktur jalan, khususnya yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
"Data dari lapangan ini akan menjadi rujukan dalam pengusulan penanganan darurat. Penanganan mendesak nantinya akan menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) provinsi," ujarnya.
Namun, Oktavianus menambahkan bahwa penanganan darurat hanya difokuskan pada titik-titik yang dianggap paling parah. Adapun kerusakan lainnya akan ditangani menggunakan dana pemeliharaan rutin.
"Setelah tim kembali ke Tanjung Selor, akan segera dilakukan rapat koordinasi untuk membahas anggaran dan strategi penanganan berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan," tambahnya.
Dalam pelaksanaan survei, tim gabungan dibagi menjadi dua kelompok. Tim pertama bertugas menelusuri jalur Binuang hingga Long Layu, sementara tim kedua fokus pada peninjauan titik-titik longsor yang terjadi di wilayah Krayan Tengah.
"Secara kasat mata, kondisi kerusakan di seluruh ruas hampir merata dan sama parahnya. Menurut pihak PUPR, terdapat sekitar 30 titik kerusakan yang memerlukan penanganan segera," ungkap Oktavianus.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa apabila status tanggap darurat yang saat ini berlaku hingga 8 Juli 2025 masih belum cukup untuk menyelesaikan penanganan, kemungkinan besar masa tanggap darurat akan diperpanjang sesuai kebutuhan di lapangan.
Dengan adanya langkah awal ini, masyarakat Krayan berharap pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini terhambat oleh kondisi geografis dan cuaca ekstrem dapat segera direalisasikan. Pemerintah daerah pun terus mendorong percepatan agar aksesibilitas dan mobilitas masyarakat Krayan semakin membaik.