Reporter: Siswandi Editor: Bambang Irawan 

SANGATTA – Ketua DPRD Kutim, Jimmi meminta pemerintah Kutim meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik joki absen di lingkungan instansi pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa langkah tersebut penting dilakukan sebelum muncul indikasi pelanggaran.

"Segala kemungkinan harus dicegah sedini mungkin. Jangan sampai ada praktik joki absen yang mencoreng kedisiplinan ASN di Pemda Kutim," tegas Jimmi, Rabu (25/6/2025).

Selain itu, Jimmi juga menyoroti persoalan lalu lintas yang kerap padat saat jam masuk dan pulang kerja, terutama di titik-titik yang berdekatan dengan arus karyawan perusahaan tambang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas.

"Banyak pengguna jalan yang saling berebut waktu karena sama-sama mengejar jam absensi. Ini bisa menimbulkan kemacetan bahkan kecelakaan, terutama di jalur yang bersinggungan antara pegawai Pemda dan karyawan tambang," ujarnya.

Untuk mengurai potensi kepadatan lalu lintas, Jimmi mendorong agar pemekab menyediakan alternatif akses jalan menuju pusat-pusat aktivitas kerja. 

Menurutnya, peningkatan infrastruktur jalan menjadi solusi jangka panjang yang perlu diprioritaskan.

"Harus ada jalur alternatif agar tidak terjadi bottleneck di titik tertentu. Dengan begitu, arus lalu lintas bisa lebih lancar dan risiko kecelakaan bisa ditekan," katanya.

Ia berharap, langkah-langkah tersebut dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai dan pekerja lintas sektor, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kutim secara umum.