Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan 

SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), H Mahyunadi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan pendidikan nasional dan provinsi. Hal ini demi memperkecil kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah pelosok Kutim.

“Sejauh ini Pemkab Kutim mendukung penuh arah kebijakan pendidikan nasional dan provinsi. Prinsipnya, apa pun yang bertujuan menghapus kesenjangan akses dan mutu pendidikan, kami dukung penuh,” tegas Mahyunadi.

Salah satu program yang menjadi perhatian bersama, lanjut Mahyunadi, adalah kebijakan pendidikan gratis, termasuk program "Gratis Pol" yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk jenjang SMA dan SMK sederajat.

“Kutim siap bersinergi mendukung kebijakan ini, walau jenjang tersebut merupakan kewenangan provinsi,” ucapnya.

Sementara itu, untuk jenjang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten, seperti SD dan SMP, Pemkab Kutim terus memaksimalkan dukungan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pemberian beasiswa.

Tak hanya itu, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga taman kanak-kanak (TK) juga terus dikuatkan sebagai fondasi pendidikan jangka panjang.

“Termasuk dua kampus milik Pemkab Kutim, yakni STIPER dan STAIS, terus kami dorong agar menjadi pilar pendidikan tinggi lokal yang berdaya saing,” jelas Mahyunadi.

Diketahui, persoalan kesenjangan pendidikan masih menjadi tantangan besar di Kalimantan Timur (Kaltim), terutama di daerah yang memiliki hambatan geografis seperti Kutim. 

Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan pun menjadi pekerjaan rumah yang terus diupayakan oleh semua pemangku kepentingan.