Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan

NUNUKAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dalam mendorong keterbukaan informasi publik mendapat apresiasi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Utara. 

Apresiasi tersebut disampaikan langsung jajaran Komisioner KI Kaltara usai melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Bupati Nunukan, H Irwan Sabri, di ruang kerjanya. 

Dalam pertemuan tersebut, Irwan Sabri menegaskan dukungan penuh terhadap prinsip keterbukaan informasi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Atas nama pemerintah daerah, saya mendukung penuh keterbukaan informasi, selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Irwan.

Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, Irwan menyatakan kesiapannya untuk menerbitkan Instruksi Bupati, bahkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup), guna memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik di wilayah Kabupaten Nunukan.

“Kalau perlu, akan kita buatkan Instruksi Bupati dalam bentuk Perbup agar seluruh organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait benar-benar ikut berpartisipasi aktif,” tegasnya.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan produktif itu juga dimanfaatkan oleh Komisi Informasi Kaltara untuk menyampaikan pentingnya penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Pengawasan ini mencakup seluruh badan publik, termasuk lembaga pemerintah, instansi vertikal, lembaga penerima dana asing, hingga lembaga yang dibiayai oleh masyarakat.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Kaltara, Fajar Mentari, menegaskan pengawasan oleh KI berlaku menyeluruh terhadap semua badan publik yang beroperasi di wilayah provinsi, termasuk instansi vertikal seperti kepolisian dan TNI.

“Meskipun instansi vertikal, karena mereka beroperasi di wilayah provinsi, maka tetap masuk dalam cakupan pengawasan keterbukaan informasi,” jelas Fajar.

Lebih lanjut, Fajar menyampaikan bahwa Komisi Informasi akan menjadwalkan program monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di seluruh kabupaten dan kota di Kaltara. Untuk itu, pihaknya berharap mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Audiensi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Komisi Informasi dan Pemkab Nunukan, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.