Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan

TANJUNG REDEB – Rencana Kementerian Kesehatan RI untuk mengusulkan pemotongan kuota haji Indonesia hingga 50 persen pada tahun 2026 menuai sorotan dari Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi. 

Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak besar yang akan dirasakan calon jemaah haji, khususnya dari daerah, jika rencana itu benar-benar direalisasikan.

Menurut Sumadi, isu pemotongan kuota haji muncul karena adanya catatan dari pihak Arab Saudi terkait jemaah haji asal Indonesia yang kerap mengalami masalah kesehatan. Namun ia menilai, persoalan itu seharusnya menjadi evaluasi terhadap sistem seleksi dan koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, bukan justru mengorbankan hak masyarakat untuk berhaji.

“Mungkin karena ada spesifikasi atau pengaturan kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang kurang. Tapi bukan berarti solusinya memotong kuota. Koordinasi saja dengan pemerintah Arab Saudi, seperti apa standar yang diinginkan. Jangan sampai rakyat kita yang dikorbankan,” tegas Sumadi, Jumat (27/6/2025).

Ia menyoroti saat ini pun masa tunggu haji reguler bisa mencapai 30 hingga 40 tahun. Jika kuota benar-benar dikurangi separuh, antrean bisa melampaui usia hidup manusia.

“Ini saja belum dikurangi sudah antre 30-40 tahun. Kalau dikurangi? Bisa 100 tahun antreannya,” keluhnya.

Sumadi mendorong agar seluruh pihak terkait, termasuk Kementerian Agama dan instansi teknis, serius memperjuangkan agar kuota haji Indonesia justru ditingkatkan, bukan dikurangi. Ia juga mengingatkan agar pemerintah lebih tegas dalam mengawasi lembaga atau travel haji nakal yang justru mencoreng nama baik jemaah Indonesia di mata internasional.

“Kalau masalahnya ada travel nakal atau lembaga yang menyalahgunakan, itu yang perlu ditindak. Tapi kuota jangan disentuh. Justru harus diperjuangkan agar lebih banyak warga bisa berangkat haji,” tegasnya. (Adv)