Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan

Empat Daerah Masih Terkendala Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltim 

Sekolah Rakyat di Kaltim baru Kota Samarinda yang dinilai siap memulai pembangunan fisik pada tahun 2025. (Foto: Herdi/Pusaranmedia.com)

BERITA TERKAIT

    Diskominfo Prov. Kalimantan Timur

    Empat Daerah Masih Terkendala Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltim 

    PusaranMedia.com

    Sekolah Rakyat di Kaltim baru Kota Samarinda yang dinilai siap memulai pembangunan fisik pada tahun 2025. (Foto: Herdi/Pusaranmedia.com)

    Empat Daerah Masih Terkendala Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltim 

    Sekolah Rakyat di Kaltim baru Kota Samarinda yang dinilai siap memulai pembangunan fisik pada tahun 2025. (Foto: Herdi/Pusaranmedia.com)

    Reporter: Herdiansyah l Editor: Bambang Irawan 

    SAMARINDA - Dari lima usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltim baru Kota Samarinda yang dinilai siap memulai pembangunan fisik pada tahun 2025.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak mengatakan menjelaskan bahwa empat usulan lainnya yang terdiri dari satu milik Pemerintah Provinsi dan tiga dari kabupaten kota yakni Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau masih dalam tahap penilaian oleh tim pusat.

    Menurut Andi, kesiapan lahan menjadi faktor krusial dalam realisasi pembangunan sekolah rakyat. "Kemungkinan pembangunan bisa dilakukan tahun ini sangat tergantung dari kesiapan lahan. Harapannya, Juli ini sudah bisa berkontrak jika lahan siap bangun," jelasnya.

    Ia juga menyebutkan Kementerian Sosial telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang diusulkan di Kota Samarinda, sebagai langkah percepatan pelaksanaan pembangunan.

    Sementara itu, daerah lain termasuk usulan milik provinsi masih mengalami kendala terkait kesiapan lahan. "Lahan yang sudah diajukan masih dalam penilaian. Kami juga diminta untuk menyiapkan lahan alternatif yang benar-benar siap bangun," tambahnya.

    Jika hasil survei menyatakan pematangan lahan di lokasi usulan dapat diselesaikan dalam dua bulan, maka pembangunan di daerah tersebut masih berpeluang dimulai tahun ini. Namun jika tidak, pelaksanaannya akan dialokasikan untuk tahun anggaran berikutnya.

    Lebih lanjut, kata dia, pemerintah pusat sendiri berkomitmen mengalokasikan pembangunan Sekolah Rakyat setiap tahun, dengan prioritas pada daerah yang memiliki lahan siap bangun.

    Program ini merupakan inisiatif pusat yang mengharuskan kabupaten kota untuk mengusulkan dan memastikan keberhasilannya. "Provinsi hanya berperan sebagai pendukung apabila daya tampung di kabupaten kota tidak mencukupi," sambung Andi.

    Sekolah Rakyat ditujukan untuk jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Jika pematangan lahan berjalan sesuai rencana, SMA 16 Samarinda diproyeksikan menjadi lokasi permanen Sekolah Rakyat, menggantikan statusnya sebagai sekolah rintisan. (Adv).