Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan

Pemkab PPU Tingkatkan Pengawasan Praktik Prostitusi Online di Kawasan IKN 

Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com).

BERITA TERKAIT

    Diskominfo Penajam Paser Utara

    Pemkab PPU Tingkatkan Pengawasan Praktik Prostitusi Online di Kawasan IKN 

    PusaranMedia.com

    Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com).

    Pemkab PPU Tingkatkan Pengawasan Praktik Prostitusi Online di Kawasan IKN 

    Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia.com).

    Reporter: Adi Kade | Editor: Buniyamin 

    PENAJAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap praktik prostitusi online di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku. 

    Bupati PPU, Mudyat Noor mengatakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) PPU bersama TNI dan Polri rutin melakukan patroli untuk meminimalisir potensi terjadinya praktik prostitusi online di sekitar IKN. 

    “Satpol PP bersama aparat kepolisian dan TNI telah melakukan upaya pencegahan dan penertiban terhadap tempat-tempat yang diduga terjadi praktis prostitusi online di Kecamatan Sepaku,” kata Mudyat, Jumat (27/6/2025). 

    Ia mengatakan pesatnya pembangunan infrastruktur IKN di Kecamatan Sepaku membuka ragam peluang usaha serta potensi masalah sosial. Munculnya praktik prostitusi online di kawasan IKN tidak terlepas dari kemajuan pembangunan. 

    “Kalau dibandingkan sebelum IKN, di Kecamatan Sepaku aksesnya sulit dan praktik semacam ini pun tidak ada. Setelah berkembangnya pembangunan IKN, masalah sosial seperti ini pun bermunculan,” terangnya. 

    Mudyat mengungkapkan, pemerintah pusat hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur IKN tanpa mempersiapkan potensi munculnya penyakit sosial. 

    Pemerintah daerah yang masih memiliki tanggung jawab teritorial hanya sebatas melakukan penertiban tanpa melakukan pembinaan jangka panjang. Sebab, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memiliki kesiapan anggaran pembinaan jangka panjang. 

    “Kalau mereka diamankan hari ini, besok sudah dilepas. Mereka hanya diberi pembinaan terbatas karena OPD belum menyiapkan anggaran pembinaan jangka panjang. Kami berharap pemerintah pusat mensupport anggaran untuk pembinaan masyarakat terlibat praktik prostitusi,” pungkasnya. (Adv)