Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Pernyataan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Nunukan yang dinilai cenderung mendukung penggunaan pupuk asal Malaysia menuai sorotan dari kalangan pelaku usaha lokal.
Ketua Bidang V Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Nunukan, Sahrullah menyayangkan pernyataan tersebut yang dianggap tidak berdasar dan justru melemahkan upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Menurutnya, sebagai wakil rakyat seharusnya anggota dewan lebih mendorong pemanfaatan dan penguatan produk lokal, bukan sebaliknya mengarahkan masyarakat untuk menggunakan produk luar negeri yang notabene masuk secara ilegal.
"Kami sebagai pengusaha lokal tentu kecewa atas pernyataan tersebut. Tidak seharusnya seorang anggota DPRD memberikan pernyataan yang terkesan lebih pro terhadap produk Malaysia, apalagi kalau tanpa dasar dan data yang jelas,” ujar Sahrullah, Selasa (1/7/2025).
Ia menegaskan, pupuk asal Indonesia saat ini sangat beragam dan harganya pun terjangkau. Bahkan untuk pupuk jenis sawit yang sebelumnya disebut oleh anggota dewan berharga hingga Rp1 juta, itu tidak benar. Di lapangan, harga pupuk sawit bervariasi dan masih dalam batas kemampuan petani.
“Pupuk sawit itu tidak semahal yang disebutkan, masih banyak jenis pupuk dari dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah. Jadi tinggal bagaimana kita memilih yang sesuai kebutuhan dan anggaran,” jelasnya.
Sahrullah juga menyoroti stigma lama yang menyebut pupuk Malaysia lebih baik. Menurutnya, pupuk yang beredar di Malaysia maupun Indonesia banyak yang berasal dari negara produsen yang sama, tinggal bagaimana kualitas dan keasliannya dikontrol oleh pengusaha maupun pemerintah.
“Kualitas pupuk tidak semata-mata ditentukan dari negara asal. Terpenting adalah keaslian produk dan bagaimana kita memastikan distribusinya legal dan sesuai kebutuhan pasar lokal,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, pemerintah daerah seharusnya fokus mendorong tumbuhnya distribusi pupuk legal dari pengusaha dalam negeri, bukan malah menyebut pupuk luar negeri sebagai solusi.
Apalagi pupuk asal Malaysia yang masuk ke wilayah Nunukan sebagian besar diduga tidak melalui jalur resmi, alias ilegal.
“Ini seolah-olah mendorong penggunaan barang ilegal, padahal jelas itu bertentangan dengan komitmen kita membangun ekonomi berbasis produk dalam negeri,” tegas Sahrullah.
Lebih lanjut, ia mengajak semua pihak, termasuk para pengambil kebijakan, untuk bersama-sama memperkuat ekosistem usaha lokal, termasuk dalam penyediaan pupuk untuk sektor pertanian dan perkebunan.
Ia menilai kini distribusi pupuk di Nunukan sudah semakin baik, dengan dukungan transportasi dan jaringan usaha yang berkembang.
“Kalau disebut pupuk di Nunukan terbatas, saya rasa tidak juga. Saat ini banyak pengusaha lokal yang mampu menyediakan kebutuhan pupuk, tinggal bagaimana kolaborasi dan kemauan semua pihak untuk memperkuat rantai distribusi dalam negeri,” pungkasnya.
HIPMI Nunukan berharap ke depan tidak ada lagi pernyataan-pernyataan publik yang justru merugikan pelaku usaha lokal. Sebaliknya, diperlukan sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pelaku usaha untuk memperkuat kemandirian sektor pertanian dan perkebunan di wilayah perbatasan.