Reporter : Herdiansyah | Editor : Buniyamin
SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry menekankan pentingnya pergeseran fokus pembangunan dari eksploitasi sumber daya alam menuju penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurut Sarkowi, meskipun Kaltim dikenal kaya akan sumber daya alam, kekayaan tersebut bersifat tidak terbarukan.
Untuk itu, ia menilai transformasi ke arah pembangunan SDM menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kaltim. Salah satu indikator penting yang disorot adalah pendidikan.
“Transformasi ke SDM ini sangat penting, sebab IPM Kaltim harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Salah satu parameternya jelas pendidikan,” tegasnya.
Dalam konteks pembangunan SDM, Sarkowi turut menyinggung Program Gratispol yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud-Seno Aji.
Program ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan biaya bagi anak-anak Kaltim yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Namun, menurut Sarkowi, implementasi program ini menghadapi kendala teknis karena urusan perguruan tinggi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemprov Kaltim tetap mencari celah agar bantuan pendidikan bisa direalisasikan tanpa melanggar regulasi yang berlaku.
“Universitas itu kewenangan pusat, tapi yang kuliah ini rakyat Kaltim juga. Makanya dicari celah supaya tidak melanggar aturan,” jelasnya.
Untuk menyesuaikan dengan regulasi, nama program Gratispol kemudian diubah menjadi bantuan pendidikan perguruan tinggi. Perubahan ini bertujuan agar pelaksanaan program tetap berada dalam koridor hukum.
Menanggapi pertanyaan publik terkait batasan penerima bantuan, Sarkowi menjelaskan bahwa hal itu harus dilihat dari sisi kondisi fiskal daerah.
Ia menyebut APBD Kaltim mengalami penurunan dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun, sementara alokasi anggaran harus dibagi ke berbagai sektor seperti infrastruktur, bantuan sosial dan perlindungan lingkungan.
“Jalan kabupaten harus mulus, bantuan sosial tetap berjalan, lingkungan juga harus dirawat. Semuanya perlu biaya,” tuturnya.
Sarkowi mengimbau masyarakat untuk memberi kesempatan bagi program ini agar berjalan terlebih dahulu, sembari terus diawasi agar tetap pada jalur yang tepat.
“Jangan sampai belum jalan sudah gaduh. Bagus juga kalau ada perhatian, tapi mari beri kesempatan sambil tetap kita awasi,” tambahnya.
Di sisi lain, Sarkowi melontarkan kritik terhadap pola komunikasi pemerintah yang dinilainya belum maksimal dalam menyampaikan informasi soal program Gratispol. Ia menilai masih banyak informasi simpang siur yang membingungkan masyarakat.
“Saya sudah bilang di RDP, informasi harus dibuka seluas-luasnya. Gencarkan sosialisasi, baik langsung atau lewat kanal digital. Ini hak publik,” tandasnya. (Adv)