Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG – Wakil Bupati Rendi Solihin memberikan tanggapan secara resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024. Penyampaian ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang III DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025).  

Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Kukar tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Junadi, dengan didampingi Ketua DPRD Ahmad Yani serta dihadiri para anggota dewan.  

Dalam pemaparannya, Rendi Solihin mengakui realisasi APBD 2024 menunjukkan hasil beragam ada yang mencapai target, namun ada pula yang belum optimal.  

"Adanya SILPA yang terjadi pada tahun anggaran 2024 kita akan maksimalkan di tahun 2025 ini untuk penggunaannya," tegas Rendi.  

Ia juga merespons masukan DPRD yang menekankan pentingnya penyerapan anggaran lebih efisien serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Menurutnya, Pemkab Kukar harus mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan yang fluktuatif akibat pengaruh harga komoditas global.  

"Artinya bagaimana kedepannya caranya kita meningkatkan PAD, pada lima tahun ke depan minimal selalu meningkat di setiap tahunnya," imbuhnya.  

Rendi menegaskan bahwa berbagai langkah perbaikan akan dilakukan, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perseroda).  

"Jadi jangan kaget nanti tiba-tiba di jalan Bupati Aulia Rahman dan saya sebagai Wakil Bupati Kukar merevisi Perseroda Perusda yang ada di Kukar, dengan catatan kalau tidak bisa menghasilkan PAD untuk Kukar," tutupnya.  (Adv)