Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin

BONTANG – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berjalan di Kota Bontang. Persoalan bukan sekadar menunggu instruksi pusat, tapi juga kesiapan teknis dan kekhawatiran akan distribusi yang tidak merata.

Ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang, Saparudin.

Ia menyebutkan hingga awal Juli 2025, belum ada kepastian teknis lanjutan dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program.

“Dua dapur umum di Bontang Utara dan Bontang Barat sebenarnya sudah selesai dibangun, tapi belum disupervisi. Satu dapur di Bontang Selatan masih dalam proses,” ujar Saparudin, Rabu (2/7/2025).

Saparudin mengingatkan supervisi dan verifikasi kelayakan dapur adalah tahapan krusial sebelum distribusi makanan bisa dimulai.

Namun yang lebih disorot adalah persoalan pemetaan sekolah penerima bantuan, yang hingga kini belum ditetapkan pemerintah pusat.

“Kami minta jangan sampai pembagian makanan ini parsial. Misalnya di satu sekolah hanya separuh siswa yang dapat. Itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial di antara anak-anak,” tegasnya.

Menurut informasi sementara, sebanyak 10.000 siswa di Bontang akan menjadi penerima program MBG. Namun tanpa daftar sekolah yang jelas dan skema distribusi yang adil, pelaksanaannya bisa memicu persoalan baru di lapangan.

Saparudin menegaskan bahwa peran Pemkot Bontang dalam program ini hanyalah sebagai fasilitator. “Kami hanya menunggu arahan dari pusat. Program ini sepenuhnya ditangani kementerian dan lembaga terkait. Kami hanya memfasilitasi pelaksanaannya di lapangan,” ucapnya.

Ia berharap ke depannya, ada kejelasan lebih cepat dari pusat agar pemerintah daerah bisa menyiapkan aspek teknis, logistik dan sosial, terutama agar pelaksanaan program MBG tidak justru menjadi beban baru di tengah niat baik pemberian makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. (Adv)