Logo
Pusaran Dewan Pers
Iklan

DPRD Kaltim Dorong Pemetaan Ormas untuk Jaga Stabilitas Jelang Pembangunan IKN

Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (Foto: Humas DPRD Kaltim)

BERITA TERKAIT

    DPRD Prov. Kalimantan Timur

    DPRD Kaltim Dorong Pemetaan Ormas untuk Jaga Stabilitas Jelang Pembangunan IKN

    PusaranMedia.com

    Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (Foto: Humas DPRD Kaltim)

    DPRD Kaltim Dorong Pemetaan Ormas untuk Jaga Stabilitas Jelang Pembangunan IKN

    Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (Foto: Humas DPRD Kaltim)

    Reporter: Herdiansyah | Editor: Bambang Irawan 

    SAMARINDA - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mendorong dilakukannya pemetaan menyeluruh terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di wilayah Kaltim.

    Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerah, khususnya menjelang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Benua Etam, sebutan Kaltim.

    Sapto menegaskan, keamanan merupakan faktor krusial dalam mendukung investasi dan kelancaran pembangunan IKN. Ia mengingatkan bahwa ketidakstabilan dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan publik maupun investor.

    “Kalau situasi tidak aman, pasti akan timbul keraguan. Kita tidak bisa menutup mata, ada saja informasi yang mengaitkan ormas dengan sejumlah aktivitas di lapangan,” tegasnya.

    Politikus Partai Golkar ini mengaku telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan keterlibatan ormas dalam kegiatan ilegal, termasuk aktivitas tambang tanpa izin dan pungutan liar di beberapa wilayah.

    Menanggapi hal itu, DPRD Kaltim mendorong dilakukannya pemetaan dan profiling terhadap seluruh ormas yang ada di provinsi tersebut. Menurut Sapto, pemetaan tidak hanya mencatat keberadaan ormas, tetapi juga mengevaluasi kontribusi serta potensi risiko yang ditimbulkan.

    “Kita akan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk deputi, kepolisian, kejaksaan, dan Forkopimda. Kami akan minta dilakukan mapping secara menyeluruh terhadap ormas-ormas di Kaltim,” jelasnya.

    Profiling ini, lanjut Sapto, bertujuan membedakan antara ormas yang benar-benar aktif dalam pemberdayaan masyarakat dengan yang justru meresahkan.

    Ia juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap ormas yang terbukti melakukan pelanggaran.

    “Kalau ada ormas yang terlibat dalam tindakan pidana, seperti menjadi backing tambang ilegal atau melakukan pungli, itu tidak bisa ditoleransi,” bebernya.

    Sapto menilai bahwa penertiban ormas merupakan bagian dari upaya menjaga iklim investasi yang sehat dan kondusif. Terlebih, Kalimantan Timur kini menjadi sorotan nasional sebagai lokasi strategis pembangunan IKN.

    “Kaltim saat ini punya tanggung jawab besar sebagai tuan rumah IKN. Maka, kenyamanan dan keamanan wilayah harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (Adv)