Reporter: Aswin | Editor: Bunyamin

TENGGARONG – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian angkat bicara terkait polemik operasi kapal pandu di perairan Kecamatan Muara Muntai.

Ia menekankan pentingnya forum musyawarah melibatkan seluruh desa setempat guna mencegah eskalasi konflik sosial.  

Kawasan Muara Muntai menjadi jalur vital transportasi batu bara dinilai memerlukan pengelolaan bijak. Setiap aktivitas ekonomi, termasuk logistik kapal harus memprioritaskan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.  

"Di Muara Muntai ini wilayahnya seperti teluk. Itu titik rawan yang perlu diamankan agar tidak berdampak pada aset masyarakat," tegas Sopan, Kamis (3/6/2025).

Ia mengusulkan kolaborasi antarBUMDes dari lima desa di Kecamatan Muara Muntai, khususnya Desa Muara Muntai Ilir dan Muara Muntai Ulu yang berbatasan langsung dengan lokasi operasi kapal.  

"Harus dimusyawarahkan bersama. Bisa saja dikelola melalui kerja sama antarBUMDes dengan mekanisme yang tetap memberi perlindungan dan manfaat bagi semua desa yang terdampak," paparnya.  

Sopan Sopian juga mengingatkan insiden kekerasan terhadap Kepala Desa Muara Muntai Ilir yang diduga terkait sengketa ini.

Menurutnya, ini alarm serius bahwa ketegangan sosial sudah mencapai tahap mengkhawatirkan dan mendorong Pelindo terlibat aktif menyusun skema kontribusi yang adil, khususnya bagi desa-desa terdampak langsung.  

"Kita serahkan juga ke Pelindo soal mekanismenya. Yang penting kontribusinya jelas, dan ada keadilan. Misalnya desa yang terdampak langsung harus mendapat porsi kontribusi lebih besar," tandasnya.  

Harapannya, musyawarah ini tak hanya meredam konflik tapi juga membangun sistem kolaborasi berkelanjutan.  

"Kita semua tidak ingin peristiwa ini terulang. Harus ada komunikasi yang terbuka, kolaborasi yang sehat antar desa, dan keseriusan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang berkeadilan," tutup Sopan.  (Adv)