Reporter : Herdiansyah | Editor : Buniyamin 

SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menyusun perencanaan anggaran yang matang dalam pelaksanaan program pendidikan gratis yang dikenal dengan nama GratisPol.

Yenni menilai program unggulan tersebut sangat rentan gagal jika penganggarannya tidak dilakukan secara cermat dan terstruktur.

Ia menekankan pentingnya proyeksi anggaran yang realistis guna menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang.

"Jika hitung-hitungan anggaran tidak disiapkan secara tepat, lonjakan jumlah peserta tiap tahun bisa membuat program ini kewalahan dan bahkan berisiko terhenti," kata Yenni, sapaannya.

Dicontohkan, jika pada tahun pertama jumlah penerima manfaat hanya 100 orang, maka kemungkinan angka tersebut melonjak menjadi 300 orang di tahun berikutnya. "DPRD tidak tahu pasti, tapi potensi itu besar. Itu yang harus diantisipasi sejak awal," tegasnya.

Menurut politikus perempuan tersebut, GratisPol memiliki potensi besar dalam memberikan dampak sosial positif, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Namun, ia mengingatkan tanpa perencanaan anggaran yang terukur, program ini justru bisa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"DPRD saat ini masih menunggu rincian anggaran resmi dari pihak pemerintah provinsi sebagai bahan evaluasi dan pengawasan. Kita ingin pastikan program ini tidak sekadar diluncurkan, tapi juga bisa terus berjalan dengan baik," tambahnya.

Yenni menekankan antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, sehingga akan menjadi kerugian besar apabila pelaksanaannya tersendat hanya karena persoalan teknis anggaran.

"Sayang sekali kalau program ini tidak berjalan baik hanya karena kesalahan dalam perhitungan anggaran. Padahal masyarakat sangat menantikan," pungkasnya. (Adv).