Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) kembali merekrut calon siswa Sekolah Rakyat tambahan sebanyak 100 anak. Jumlah tersebut terbagi ke dalam jenjang SMP dan SMA.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos PM Kota Samarinda, Sofyan Agus, menegaskan bahwa proses tersebut masih berada dalam kendali Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
"Kalau soal rekrutmen SR memang berasal dari Kemensos, dan polanya memang bermacam-macam. Tapi prinsip utamanya adalah untuk warga yang tidak mampu," ujar Sofyan, Rabu (3/7/2025).
Menurutnya, data calon siswa akan dipadankan secara otomatis melalui sistem aplikasi milik Kemensos. Oleh karena itu, meskipun masyarakat diminta menyerahkan surat keterangan tidak mampu, tidak serta merta mereka langsung diterima dalam program tersebut.
"Tingkat kesejahteraan calon siswa akan diverifikasi melalui sistem. Jadi, walaupun membawa surat tidak mampu, tetap akan dicek kembali di aplikasi," tegasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya Kota Samarinda telah mendata 100 anak untuk diikutkan dalam program Sekolah Rakyat yang rencananya ditempatkan di Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim, Samarinda Seberang. Kemudian mendapat arahan dari pusat untuk menambah jumlah siswa sehingga total menjadi 200 siswa yang terbagi jenjang SMP dan SMA.
Rencananya, siswa tambahan ini akan ditempatkan di gedung Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sungai Kunjang.
Sofyan menyebut, Dinsos Samarinda sendiri telah melakukan pendataan dan kunjungan terhadap 100 calon siswa yang tersebar di 10 kecamatan, dengan prioritas wilayah sekitar BPMP Kaltim. Meski begitu, dalam praktiknya masih ditemui ketimpangan distribusi antar kelurahan. Ia juga mengakui bahwa tidak semua calon siswa menyambut baik program ini.
“Dulu sempat ada kelurahan yang tidak kebagian, ada yang kebanyakan. Tapi sekarang sudah lebih berimbang,” katanya.
Untuk saat ini, Dinsos belum bisa merilis data lengkap calon siswa, negitu pula dengan kepastian jadwal pelaksanaan program, yang hingga kini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Kami hanya menyiapkan calon siswa. Arahan lainnya menunggu dari kementerian,” pungkas Sofyan.