Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie menyoroti pentingnya peningkatan kualitas guru di Samarinda. 

Menurutnya, kondisi riil di lapangan menunjukkan masih terbatasnya jumlah guru berkualitas, sebagian disebabkan oleh kebijakan pembatasan rekrutmen. 

Setiap tahun, banyak guru memasuki masa pensiun, tapi ini tidak diimbangi dengan perekrutan baru yang cukup.

Ia mengatakan hal tersebut sempat menjadi sorotan utama dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi IV DPRD Samarinda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang digelar Selasa (1/7/2025).

Agenda ini berlangsung dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan tahun 2025, serta membahas usulan perubahan anggaran berjalan.

Novan menyatakan selain menyoroti progres pembangunan infrastruktur di tingkat SMP dan SMA, DPRD juga memberikan perhatian serius terhadap kondisi sumber daya manusia, khususnya guru yang dinilai masih mengalami banyak tantangan.

“Ada kendala, Disdikbud hari ini juga kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) karena ada pembatasan perekrutan, terlebih setiap tahun itu pasti ada setidaknya puluhan orang yang pensiun menjadi guru, nah ini juga menjadi kendala,” ungkap Novan.

Politikus Partai Golkar ini juga menekankan bahwa tanggung jawab peningkatan mutu guru tidak hanya berada pada Disdikbud, melainkan berada di bawah kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda.

“Ya, memang itu bukan wewenang sepenuhnya dari Disdikbud untuk melakukan pendidikan kilat (diklat) ataupun pelatihan. Melainkan itu ranahnya langsung di bawah BKPSDM Samarinda,” tandasnya.

Meski demikian, ia mendorong agar koordinasi antarinstansi diperkuat agar kebutuhan peningkatan kapasitas guru dapat diakomodasi secara maksimal, demi menjawab tuntutan mutu pendidikan yang semakin kompleks. (Adv)