Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin

NUNUKAN — Setelah bertahun-tahun menanti perhatian dari pemerintah daerah, warga Desa Tulang dan Desa Sabuluan, Kecamatan Sembakung Atulai akhirnya memilih bertindak.

Warga secara swadaya bergotong royong memperbaiki jalan penghubung antar desa yang selama ini rusak parah dan menjadi penghambat utama aktivitas masyarakat, terutama pelajar.

Jalan tanah merah yang menjadi satu-satunya akses utama itu telah lama berubah menjadi kubangan lumpur setiap kali musim hujan tiba.

Akibatnya, ratusan anak sekolah kesulitan menempuh perjalanan menuju sekolah yang berada di tengah-tengah dua desa tersebut.

"Setiap tahun kami hanya diberi harapan melalui janji-janji perbaikan, tetapi kenyataannya tidak ada tindakan nyata. Masyarakat sudah lelah menunggu, akhirnya kami putuskan kumpulkan tenaga dan biaya sendiri untuk menimbun jalan ini," ujar Anggota DPRD Nunukan, Donal. 

Donal menyatakan keprihatinannya atas kondisi yang terus berlarut-larut tersebut dan mendesak pemerintah pemkab, khususnya dinas teknis terkait agar segera turun tangan untuk menangani kerusakan tersebut sebelum kondisi jalan semakin memburuk dan berdampak lebih luas terhadap akses pendidikan masyarakat.

"Ini bukan permasalahan baru, tapi sudah terjadi bertahun-tahun. Jalan ini bukan hanya akses antar desa, tetapi juga jalur vital bagi anak-anak menuju sekolah. Kalau musim hujan tiba, anak-anak tidak bisa sekolah. Pemerintah jangan menutup mata, datang dan lihat langsung penderitaan rakyat," tegasnya.

Menurut Donal, inisiatif gotong royong warga patut diapresiasi, tetapi menjadi bukti nyata adanya pembiaran dari pemerintah terhadap infrastruktur dasar di daerah terpencil. Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan semestinya menjadi tanggung jawab negara, bukan hanya beban masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat, tugas kami adalah menyuarakan suara rakyat yang selama ini merasa dipinggirkan. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret, bukan sekadar wacana," lanjut Donal.

Ia juga menyoroti lemahnya kepekaan pemerintah terhadap daerah-daerah perbatasan dan terpencil yang selama ini luput dari prioritas pembangunan, padahal kontribusi masyarakat di wilayah tersebut terhadap daerah tidak kalah penting.

"Kami tidak ingin keluhan masyarakat hanya berhenti di ruang dengar DPRD. Kami mendesak dinas teknis untuk segera meninjau lokasi dan mengambil tindakan cepat. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut," ujarnya.

Donal mengingatkan, persoalan ini bukan semata soal infrastruktur, tetapi menyangkut hak dasar generasi muda terhadap pendidikan.

"Ini bukan soal politik, ini soal masa depan anak-anak kita. Mereka kehilangan hak belajar hanya karena akses jalan yang dibiarkan rusak. Pemerintah harus lebih peka dan segera hadir menyelesaikan persoalan ini," pungkasnya.