Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Ketersediaan infrastruktur pendidikan tingkat SMP di Kecamatan Samarinda Seberang kini menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda.
Sebagian wilayah ibu kota Provinsi Kaltim ini ternyata hanya memiliki satu sekolah negeri jenjang SMP, yakni SMP Negeri 3, yang dinilai tidak mampu menampung seluruh lulusan SD di kawasan tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyebutkan ketimpangan fasilitas sekolah antara satu wilayah dengan wilayah lain di kota ini masih sangat nyata.
Menurutnya, pembangunan sekolah selama ini masih terlalu terpusat dan kurang mempertimbangkan kebutuhan di kawasan pinggiran kota seperti Samarinda Seberang.
“Fasilitas pendidikan di Samarinda Seberang sangat terbatas. Hanya ada satu SMP negeri, padahal jumlah anak usia sekolah terus meningkat setiap tahunnya. Ini menjadi masalah serius,” ujar Novan.
Akibat keterbatasan daya tampung, hal ini menurutnya mengakibatkan banyak siswa dari Samarinda Seberang harus bersekolah di luar kecamatan, seperti ke Palaran atau Loa Janan Ilir.
Selain menambah beban biaya dan waktu tempuh, kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip zonasi yang diusung dalam sistem pendidikan nasional.
Menanggapi kondisi tersebut, Politisi Partai Golkar tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda. Responsnya pun dinilai positif.
Saat ini kata dia, dinas terkait sedang melakukan kajian awal terhadap ketersediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru di kawasan itu.
“Hasil kajian menunjukkan bahwa tersedia lahan yang memungkinkan untuk dibangun sekolah. Ini kabar baik. Tahun depan kami akan dorong penganggarannya,” kata Novan.
Ia pun menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Samarinda berkomitmen untuk mengawal pembangunan infrastruktur pendidikan ini hingga terealisasi.
Mereka menilai, penambahan unit sekolah baru bukan sekadar pemenuhan fasilitas, tetapi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata.
“Pemerataan pembangunan sekolah harus menjadi prioritas. Jangan sampai ada warga kota yang kesulitan sekolah hanya karena infrastruktur tidak tersedia,” pungkasnya. (Adv)