Reporter: Muhammad Luthfi | Editor: Bambang Irawan
TANA PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelesaian permasalahan di desa yang masuk dalam kategori rawan pangan.
Sebanyak delapan desa di Kabupaten Paser tercatat sebagai desa rawan pangan yakni Desa Rantau Layung, Rantau Buta, Kayungo Sari, Keladen, Makmur Jaya, Muara Toyu, Mendik, dan Muara Pias.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Paser, Taharuddin menyebut ada enam indikator yang menentukan tingkat kerawanan pangan di desa yaitu, infrastruktur, tersedianya tenaga kesehatan, ketersediaan air bersih, sarana ekonomi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat
“Lima dari enam indikator itu sudah teratasi, melalui program Kepala Daerah, yakni Paser Tuntas, Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera,” ucap Taharuddin, Minggu (6/7/2025).
Taharuddin menjelaskan, sebagian besar infrastruktur jalan di Paser dalam keadaan mantap, sehingga pendistribusian pangan hingga ke pelosok desa tak lagi terhambat.
Tenaga kesehatan (Nakes) juga sudah tersebar di setiap desa di Bumi Daya Taka. Bahkan, Nakes di desa kedepannya akan diberikan fasilitas rumah dinas dan juga laptop untuk mendukung kinerja lebih maksimal.
Persoalan air bersih, kata Taharuddin, Pemkab Paser berupaya untuk penyebarluasan jaringan perpipaan, disertai dengan kualitas air bersih dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Perusahaan Umum Daerah Air Mineral (Perumdam) Tirta Kandilo.
“Pemkab Paser juga berupaya agar di setiap desa bisa memiliki sumber air bersih dan dikelola hingga dapat teraliri ke setiap rumah,” ucapnya.
Sedangkan sarana ekonomi, menjadi tanggung jawab DKP Paser. Diselesaikan melalui penyediaan sembako dilakukan dengan bekerjasama pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sementara dari segi tingkat kesejahteraan masyarakat masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemkab Paser. Apalagi masih terdapat sekitar 9,11 persen dari jumlah penduduk Paser sebanyak 309 ribu jiwa.
Persoalan tidak sejahtera itu, erat kaitannya dengan kemiskinan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terutama data yang tidak sesuai antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kondisi kenyataan di lapangan.
“Makanya Kepala Daerah secara terus-menerus menekankan agar pendataan kemiskinan dapat dilakukan dengan benar-benar dan akurat,” tuturnya mengakhiri.