Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan

SAMARINDA — Menuju kota ramah lingkungan dan berkeadilan mobilitas, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda tengah menggagas restrukturisasi sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotamrulitua Manalu mengatakan pihaknya tengah menyusun peta jalan besar untuk merevolusi sistem transportasi kota. Fokusnya kata dia, terdapat pada pembangunan layanan angkutan umum yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau. 

Langkah ini menurutnya menjadi bagian dari transformasi sistemik menuju kota yang lebih layak huni dan berkeadilan mobilitas. Perencanaan ini juga selaras dengan mandat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLJ) serta arahan nasional terkait pembangunan transportasi berkelanjutan.

“Kami sedang menyiapkan arah baru pembangunan transportasi kota. Fokusnya bukan lagi menambah jalan, tapi mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik. Ini semua sudah kita rencanakan kemarin, tapi belum tersedia anggaran,” jelas Manalu.

Alih-alih memperluas infrastruktur jalan yang justru mendorong konsumsi kendaraan pribadi, Dishub Samarinda mengadopsi strategi push and pull. Strategi push ini kata dia mencakup kebijakan pembatasan kendaraan pribadi seperti sistem satu arah, ganjil-genap, dan larangan parkir di beberapa ruas jalan. 

Sedangkan strategi pull difokuskan pada peningkatan kualitas layanan angkutan umum, termasuk penyediaan sistem informasi berbasis teknologi.

Dishub juga tengah mengembangkan aplikasi transportasi berbasis web yang memungkinkan warga mengetahui waktu kedatangan bus, ketersediaan kursi, nomor trayek, dan tarif secara real-time.

“Kita ingin masyarakat punya akses informasi akurat saat menunggu bus di halte. Itu bagian dari kenyamanan dan kepercayaan publik terhadap angkutan umum,” ujarnya.

Tak hanya soal kemacetan, ia juga memandang pengembangan transportasi publik sebagai bagian dari solusi menyeluruh atas isu lingkungan dan sosial. Menurut Manalu, biaya transportasi rumah tangga di Samarinda bisa mencapai 25–30 persen dari pendapatan. Dengan transportasi publik yang efisien dan terjangkau, tekanan pengeluaran itu dapat dikurangi.

“Transportasi berkelanjutan bukan cuma soal emisi atau kemacetan. Ini juga soal kesejahteraan keluarga. Kalau pengeluaran berkurang, berarti kesejahteraan bisa meningkat,” katanya.

Meski perencanaan sudah matang, Dishub mengakui bahwa sebagian program belum terakomodasi dalam APBD 2025. Karena itu, pengajuan anggaran untuk pembangunan sistem konektivitas berbasis angkutan umum akan dimasukkan dalam alokasi tahun 2026.

“Rasio konektivitas antarkawasan akan jadi prioritas. Pemerintah harus hadir menghubungkan kelurahan dan kecamatan lewat transportasi umum, bukan membiarkan warga bergantung pada kendaraan pribadi,” tegasnya.