Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri didampingi wakil ketua Yono Suherman, Muhammad Taqwa, Budiono, dan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo.
Hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), stakeholder dan instansi lainnya. Rapat paripurna digelar di lantai delapan Gedung Parkir Klandasan, Senin (7/7/2025).
Fraksi Golkar melalui Muliati mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan 2024.
Fraksi juga menekankan pentingnya transparansi dan optimalisasi belanja daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Fraksi Nasdem melalui Yusdiana menyoroti persoalan kebersihan dan mitigasi banjir.
Mereka meminta masyarakat tertib membuang sampah dan mendesak Pemkot untuk menjamin proses
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berjalan transparan serta tidak ada anak yang tertinggal dari bangku sekolah.
Fraksi PKB lewat Muhammad Hamid mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Mereka mendorong proyeksi pendapatan-belanja yang lebih akurat dan profesional.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Muhammad Najib menyoroti persoalan pendidikan, infrastruktur, air bersih, dan nasib tenaga honorer.
Mereka mendorong evaluasi terhadap kinerja Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) dan mendesak peningkatan layanan publik.
Fraksi Gerindra melalui Rahmatia mengapresiasi peran Balikpapan sebagai tuan rumah Hari Ulang Tahun (HUT) Dekranas ke-45 dan capaian pendapatan daerah.
Namun mereka meminta Pemkot Balikpapan segera menindaklanjuti catatan rekomendasi BPK RI demi akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Fraksi PKS melalui Japar Sidik menyoroti rendahnya serapan anggaran di sektor pendidikan sebesar 87,2 persen dan kesehatan 73,7 persen.
Mereka juga mengapresiasi subsidi pendidikan untuk SMP swasta serta capaian opini WTP sejak 2013 yang terus dipertahankan.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengikuti rapat dengan tertib dan khidmat.
"Sebagaimana mekanisme pembahasan yang lazim kita lakukan, rangkaian tahapan berikutnya adalah penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, yang akan diagendakan pada rapat paripurna berikutnya," kata Alwi.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo turut menanggapi berbagai masukan dari fraksi-fraksi.
"Yang saya perhatikan dari beberapa fraksi itu, pertama soal pendapatan. Kita diminta mengoptimalkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan itu memang sudah menjadi fokus kita di pemerintah kota," ucap Bagus.
"Kemudian dari sisi belanja, kita juga melakukan efisiensi dan koordinasi dengan seluruh OPD, agar anggaran yang digunakan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), ia menyebut hal itu lumrah terjadi karena beberapa faktor teknis, seperti hasil Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang muncul di akhir tahun atau efisiensi kegiatan yang belum terserap maksimal.
"Kita bisa luncurkan ke tahun berikutnya. Tapi yang penting, teman-teman fraksi sudah melihat keseriusan kami dalam melaksanakan pertanggungjawaban APBD. Kalau pun ada kekurangan, itu akan jadi bahan evaluasi dan koreksi ke depan," jelasnya.
Bagus menegaskan, Pemkot Balikpapan berkomitmen menjawab harapan DPRD demi pelaksanaan APBD yang lebih baik dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Kalau pun ada kekurangan, itu wajar. Tapi kita evaluasi, kita koreksi, dan mudah-mudahan ke depan bisa menjawab harapan dari teman-teman fraksi DPRD," pungkasnya